MEDIAPUBLIKA.com – Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bandar Lampung diduga terjadi nepotisme dan terindikasi mewakili kepentingan Ormas Ormas tertentu, bahkan beberapa Komisioner terindikasi bermain dan memiliki calon masing-masing.
Dari penelusuran, 5 PPK yang terpilih di 20 Kecamatan di Bandar Lampung memiliki hubungan keluarga, kedekatan bahkan titipan kepentingan politik tertentu.
“Mereka sudah mapping untuk PPK masing-masing jatah nya satu, di lihat aja dari background mereka rata rata dari Ormas atau organisasi tertentu yang selama ini kita ketahui beberapa Ormas itu yang mendominasi. Kalau tidak ada background dari Ormas tertentu jangan harap bisa lolos,” ungkap salah satu calon Anggota PPK, Jumat (16/12/22).
Selain background Ormas tertentu, sambungnya, calon anggota yang diloloskan memiliki kedekatan dengan komisioner bahkan hubungan kerabat.
“Ya ada juga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan selain dari titipan Ormas atau pihak tertentu yang mempunyai kepentingan di Pemilu mendatang,” katanya.
Dia menuturkan, komisioner diduga memberi bocoran soal saat pelaksanaan CAT dengan tujuan calon titipan bisa masuk di 15 besar. “Nah dari seleksi berkas mereka ikut CAT, yang bawaan komisioner-komisioner itu telah mendapat kisi-kisi bocoran soal agar mereka bisa masuk ke 15 besar, nah setelah dari sini mereka lempeng menjadikan mapping mereka jadi kenyataan, kesan nya terlihat rapih sekali, kalo tidak percaya silahkan di telusuri background PPK tersebut,” ucapnya.
Usai proses CAT, lanjutnya, adalah sesi wawancara. Modus yang dilakukan adalah komisioner diduga telah menetapkan calon bawaan yang akan diwawancara.
“Biar aman selain yang akan di wawancarai di kasih kisi-kisi nya, mereka pun ada yang sampai-sampai wawancarai sendiri pilihannya, hingga hasil akhir nilai CAT yang di bawah bisa melejit berada di posisi 5 besar di tetapkan,” jelasnya.
Terpisah Akademisi Unila Darmawan Purba menanggapi dugaan nepotisme rekrutmen PPK berpendapat, semestinya ada transparansi dari KPU dan tidak mengedepankan kedekatan dengan calon anggota atau mengakomodir intervensi dari Organisasi tertentu dengan meloloskan calon.
“CAT sudah lolos secara logika untuk wawancara pasti dong mengikuti, tetapi kabarnya ada yang CAT di atas nilai nya setelah wawancara hilang, di sini kita tidak tahu bobot penilaian, ada yang susah ada yang mudah, standar nya seperti apa, itu harus di buka di publik, jangan karena dekat pertanyaan mudah sementara peserta laen ada pertanyaan yang susah,” katanya.
Ia mendorong adanya keterbukaan publik sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 dan menghimbau kepada peserta rekrutmen yang merasa tidak adil sampaikan ke DKPP karena ini wilayah nya sudah beririsan dengan kode etik penyelenggara.
“Silahkan peserta yang merasa tidak adil laporkan ke DKPP agar di evaluasi atau mendapat teguran, semoga kedepan nya KPU terus melakukan perbaikan menuju integritas yang menjunjung tinggi netralitas,” pungkasnya.
Sementara Sidik Efendi Komisi 1 DPRD Bandar Lampung membidangi KPU menegaskan agar KPU Bandar Lampung kedepannya memakai team seleksi dari luar meskipun hanya rekrutmen PPK.
“KPU ini kan tonggak Demokrasi, sementara PPK adalah bagian yang beriirsan langsung dengan semua, jadi harus ada transparan keterbukaan publik, harus nya KPU melibatkan team seleksi dari luar. Misal unsur akademisi dan laen-laen bukan mereka sendiri yang menyeleksi, walaupun PPK ini tingkat bawah tapi ini ujuk tombak Demokrasi yang harus di kuatkan,” tegasnya.
Sedangkan menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi saat dikonfirmasi membantah adanya rekrutmen yang tidak sesuai mekanisme serta adanya intervensi organisasi tertentu bahkan calon yang merupakan titipan komisioner.
“Proses rekrutmen sudah dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme, tidak ada intervensi dari Ormas tertentu atau titipan dari pihak tertentu,” singkatnya. (Tim).
