MEDIAPUBLIKA.com – Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung Aep Saripudin, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di Bandar Lampung setelah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Menurut Aep, dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Utamanya setelah diberlakukan PPKM yang membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Terlebih bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang omzetnya menurun drastis sejak adanya PPKM.
Aep menceritakan, kemarin Kamis 14 Oktober 2021, di sela-sela tugas kedewanan, dirinya mengunjungi Suparjo Rustam, warga jalan Romowijoyo, Gg. Gareng, Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur. Suparjo Rustam yang biasa di panggil Kang Parja memiliki usaha kecil Tempe Mendoan.
“Kang Parja ini, sebelum PSBB dan PPKM memiliki 7 lapak tempe mendoan. Dua lapak di jalan Sultan Agung, dua lapak di jalan antasari, sisanya di jalan jendral Sudirman, Jalan Cut Nyakdin, dan jalan Dr. Susilo. Setiap hari omset per lapak sekitar 100 porsi. Sejak PSBB dan PPKM Darurat tinggal 4 lapak dan setiap lapak rata-rata omset sekitar 30 porsi,” tutur Aep, Jum’at (15/10)
Aep mengakui penurunan omset ini sampai 50 % ini tentu tidak hanya di alami Kang Parja. Hampir semua UMKM mengalami hal yang sama. Tapi dengan penurunanya level PPKM di Bandar Lampung Aep berharap UMKM kembali bergeliat dan kembali normal.
Politisi PKS ini juga meminta Pemkot Bandar Lampung tidak berpangku tangan terhadap kondisi UMKM yang ada di Bandar Lampung.
“Pemkot harus hadir ditengah kondisi UMKM. Caranya bagaimana? Pemkot bisa memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), atau melakukan Restrukturisasi Kredit UMKM. OPD terkait juga harus melakukan pembinaan intensif. Pemkot bisa melakukan kerjasama dengan bank atau CSR pengusaha agar memberikan bantuan kredit modal lunak kepada UMKM. Mudah-mudahan dengan cara ini UMKM dan perekonomian Bandar Lampung akan terus meningkat,” pungkas Aep. ***
