MEDIAPUBLIKA.com – Luas wilayah dan kawasan hutan Kabupaten Lampung Tengah ternyata belum diimbangi dengan kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Tengah saat ini hanya memiliki satu mobil tangki air dan dua mesin pompa bertekanan tinggi (Alkon). Ironisnya, satu dari dua Alkon tersebut dalam kondisi rusak.
Tak hanya itu, selang standar yang tersedia juga hanya memiliki panjang sekitar 15 meter.
Kepala BPBD Lampung Tengah, Riki Agusta, membenarkan keterbatasan tersebut.
“Untuk peralatan pemadaman, saat ini BPBD hanya memiliki satu mobil tangki air, dua Alkon, tetapi satu di antaranya rusak. Sementara selang yang tersedia masih standar dengan panjang sekitar 15 meter,” ujar Riki.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Lampung, yakni sekitar 4.559,57 kilometer persegi yang terbagi dalam 28 kecamatan.
Beban penanganan juga semakin berat karena wilayah tersebut memiliki kawasan hutan sekitar 28.431,72 hektare hutan lindung dan 12.500 hektare hutan produksi.
Dengan wilayah yang begitu luas, keterbatasan peralatan menjadi persoalan serius. Terlebih, kesiapan alat di lapangan juga belum sepenuhnya menjamin proses pemadaman berjalan efektif.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nessy Kalviya, menyoroti kondisi tersebut setelah menemukan persoalan pada saat penanganan karhutla di lapangan.
Menurutnya, pernah terjadi mobil tangki air sudah dikerahkan ke lokasi kebakaran, namun ketika akan digunakan untuk menyemprotkan air, air justru tidak keluar.
“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, petugas sudah siap bergerak, tetapi mobil pemadam terbatas, pompa tidak mencukupi, atau alat yang ada justru rusak. Kita mendapat fakta di lapangan, saat terjadi karhutla di Lampung Tengah dan petugas hendak melakukan pemadaman, mobil tangki air sudah dikerahkan, tetapi ketika akan digunakan untuk menyemprot, airnya tidak keluar,” kata Nessy.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Dalam situasi karhutla, keterlambatan beberapa menit saja dapat membuat api semakin sulit dikendalikan.
“Ini kan menjadi masalah. Dalam kondisi kebakaran, waktu sangat berharga,” tegasnya.
Nessy mengatakan penguatan sarpras tidak boleh hanya diukur dari jumlah kendaraan atau mesin yang tercatat dalam inventaris. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh peralatan laik, terawat dan benar-benar berfungsi ketika dibutuhkan.
“Yang kita dorong bukan hanya penambahan jumlah sarpras, tetapi memastikan seluruh peralatan benar-benar laik dan siap digunakan. Jangan sampai alatnya ada, tetapi ketika dibutuhkan justru tidak berfungsi,” ujarnya.
Menurut Nessy, kebutuhan BPBD untuk menghadapi karhutla tidak sebatas mobil pemadam dan mobil tangki. Diperlukan pula mesin pompa portable, Alkon, selang dengan berbagai ukuran dan panjang, nozzle, tandon atau tangki air portable, hingga kendaraan operasional yang mampu menjangkau medan sulit.
Sistem komunikasi dan pemantauan juga dinilai penting agar petugas dapat merespons titik api secara cepat.
Di sisi lain, keselamatan petugas juga harus menjadi perhatian. Petugas karhutla bekerja di tengah panas, asap pekat dan medan yang tidak selalu mudah dijangkau.
Karena itu, mereka membutuhkan perlengkapan keselamatan yang memadai, seperti helm, kacamata pelindung, sarung tangan tahan panas, sepatu keselamatan serta masker respirator/N95 atau perlindungan yang setara.
“Petugas juga harus kita lindungi. Mereka perlu APD yang memadai, termasuk masker pelindung asap atau respirator. Jangan sampai kita meminta mereka menyelamatkan masyarakat dan lingkungan, tetapi keselamatan mereka sendiri tidak diperhatikan,” kata Nessy.
Ia menegaskan, kebutuhan sarpras penanggulangan bencana seharusnya dihitung berdasarkan luas wilayah, tingkat risiko, sebaran titik rawan, akses menuju lokasi serta ketersediaan sumber air.
“Jangan hanya bertanya berapa alat yang dimiliki, tetapi apakah alat tersebut cukup untuk menjangkau seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab BPBD. Dengan wilayah Lampung Tengah yang begitu luas, perhitungan kebutuhan sarpras harus benar-benar berbasis risiko,” ujarnya.
Nessy pun mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah memperkuat kapasitas BPBD Lampung Tengah.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya baru bergerak mencari tambahan dukungan setelah kebakaran membesar.
“BNPB dan pemerintah daerah harus memastikan BPBD memiliki fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan wilayahnya. Lampung Tengah ini luas, kawasan hutannya juga luas. Jangan sampai kapasitas peralatan tidak sebanding dengan wilayah yang harus ditangani,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan sarpras bukan sekadar persoalan membeli alat baru. Penempatan, pemeliharaan dan kesiapan operasional harus menjadi bagian dari perencanaan.
“Kita jangan menunggu kebakaran besar baru kemudian mencari alat. Kita harus tahu titik rawannya, di mana sarana ditempatkan, sumber airnya dari mana, berapa personel yang siap dan berapa cepat petugas bisa sampai. Dengan begitu, ketika terjadi kebakaran, kita tidak mulai dari nol,” pungkas Nessy. (*).
