MEDIAPUBLIKA.com – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menemukan dua persoalan serius saat melakukan reses di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Rabu (30/7).
Para petani yang saat masih bergantung pada mesin air berbahan bakar solar, dan bantuan sosial yang tidak merata.
Dalam dialog dengan warga, keluhan paling mendesak datang dari kalangan petani. Mereka mengaku belum memiliki akses jaringan listrik ke lahan pertanian, sehingga harus menggunakan mesin penyedot air berbahan bakar solar yang mahal dan tidak efisien.
“Petani meminta jaringan listrik agar bisa beralih ke pompa listrik. Ini lebih hemat biaya operasional dibanding pakai solar,” ujar Ahmad Basuki, yang akrab disapa Abas.
Tak hanya itu, Abas juga menyoroti persoalan bantuan pangan berupa beras yang dianggap tidak tepat sasaran. Data penerima yang digunakan masih mengacu pada daftar lama, hanya mencakup warga yang sudah terdaftar di PKH dan BPNT. Sementara itu, warga miskin yang belum terdata tak kebagian bantuan.
“Informasi dari kepala dusun, data baru sebenarnya sudah diajukan, tapi yang turun tetap data lama. Ini tentu merugikan warga yang benar-benar membutuhkan,” jelas politisi dari Fraksi PKB itu.
Ia menegaskan, perlunya evaluasi dan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala. Menurutnya, dinamika ekonomi masyarakat membuat kondisi kesejahteraan bisa berubah sewaktu-waktu.
“Yang tadinya mampu bisa jatuh miskin, begitu juga sebaliknya. Maka, data bansos tidak boleh stagnan. Harus terus diperbarui agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya. (*)
