MEDIAPUBLIKA.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung mengkritisi perjuangan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi agar mendapat pinjaman tempat isolasi pasien Covid-19 melalui kapal pesiar.
Sebelumnya orang nomor satu di Bumi Ruwa Jurai meminta kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara agar mendapat pinjaman kapal pesiar untuk isolasi 500 sampai 600 pasien Covid-19.
“Saya belum lihat urgensinya, gak terlalu fungsional. Jadi kurang maksimal,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung Syarif Hidayat, Senin (19/7/2021).
Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mempertanyakan sistim pengelolaan untuk kapal pesiar tersebut.
“Pengelolaannya lebih repot, misalnya menyiapkan orang khusus di sana. Mobilisasi di darat aja susah apalagi di laut,” sindir dia.
Provinsi Lampung masih memiliki bangunan yang bisa dioptimalkan untuk itu. Misalnya, ia mencontohkan bangunan hotel, asrama haji ataupun lainnya.
“Kenapa gak itu dulu yang kita optimalkan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19,” ungkapnya. (**).
