MEDIAPUBLIKA.com – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris mengusulkan agar Pemprov Lampung mempertimbangkan rencana memiliki kapal penyeberangan sendiri yang dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal prestise, tetapi juga strategi untuk mengoptimalkan potensi daerah yang memiliki salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, yaitu Bakauheni–Merak.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Kamis (14/8).
Anggota Komisi III DPRD Lampung ini menyoroti rendahnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data 2024, total retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya Rp78 juta. Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya peran Bakauheni sebagai gerbang utama transportasi laut Sumatera–Jawa.
Dengan kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Munir optimis wacana ini bisa terwujud. Ia mengusulkan agar pembiayaan awal (down payment/DP) dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sementara sisanya dapat dilunasi melalui skema kredit jangka menengah.
Menurutnya, kepemilikan kapal milik daerah akan membuka peluang besar bagi Lampung untuk meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam pelayanan penyeberangan. “Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis yang akan memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang,” katanya.
Munir berharap wacana ini mendapat dukungan dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, sehingga dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahun depan. “Kalau kita berani melangkah, Lampung bisa menjadi pemain utama di jalur penyeberangan Bakauheni–Merak, bukan hanya penonton,” jelasnya. (*)
