MEDIAPUBLIKA.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyoroti proses rekrutmen lima calon direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah berlangsung.
Ia mendorong agar para calon memiliki komitmen penuh untuk membenahi BUMD, bahkan jika perlu bersedia tidak menerima gaji sebelum perusahaan yang dipimpinnya mencetak keuntungan.
“Saya mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk mengangkat lima direktur BUMD. Ini adalah langkah positif membangun kembali optimisme terhadap BUMD. Namun akan lebih luar biasa jika para direktur baru ini bersedia bekerja tanpa menerima gaji sebelum BUMD yang mereka kelola menunjukkan profit,” kata Munir saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/7).
Munir menekankan pentingnya proses seleksi yang terbuka dan profesional, melalui tahapan uji publik, uji kompetensi, hingga fit and proper test yang kredibel. Menurutnya, tantangan tersebut bukan untuk meniadakan hak finansial para direktur, melainkan menjadi bentuk keseriusan dan komitmen terhadap perbaikan tata kelola perusahaan daerah.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal Pemprov Lampung yang dinilai cukup memprihatinkan. Pemerintah daerah saat ini masih memiliki kewajiban utang jangka pendek dan panjang yang mencapai lebih dari Rp1,8 triliun, termasuk tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 15 Kabupaten/kota.
“PAD kita harus digenjot, terutama dari sektor non-pajak seperti BUMD. Tapi kenyataannya, beberapa BUMD justru belum memberi kontribusi signifikan dan malah menyerap anggaran,” tambahnya.
Munir merinci bahwa Pemprov Lampung pernah memberikan penyertaan modal kepada sejumlah BUMD, seperti PT Wahana Raharja sebesar Rp19,5 miliar, PT Lampung Jasa Utama (LJU) Rp40 miliar, dan Bank Lampung Rp176 miliar. Namun, belum ada hasil konkret berupa dividen yang bisa memperkuat APBD.
Senada, Anggota Komisi III lainnya, Andy Roby, juga menilai perlu adanya keterlibatan DPRD dalam proses seleksi direktur BUMD.
“Kami berharap, figur-figur yang terpilih benar-benar kompeten, jujur, dan profesional. DPRD siap terlibat dalam proses fit and proper test demi memastikan hal itu,” ujar Andi.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri saat ini tengah membuka rekrutmen direksi untuk lima BUMD baru, yakni PT Bumi Agro Lampung Sejahtera (pertanian), PT Wisata Lampung Indah (pariwisata), PT Lampung Usaha Energi (energi), PT Simpul Trans Lampung (transportasi), dan PT Lampung Sarana Karya (infrastruktur).
Kelima BUMD ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah yang disahkan pada 2022. Pemerintah merencanakan penyertaan modal sebesar Rp140 miliar secara bertahap hingga 2027.
Namun hingga kini, belum ada anggaran APBD yang disalurkan karena kelima perusahaan masih dalam tahap persiapan operasional. (*)
