MEDIAPUBLIKA.com – Usai menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menemukan tiga permasalahan tidak seimbang di ruang rapat komisi DPRD serempat.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Lampung Apriliati mengatakan, berdasarkan rapat dengan inspektorat, Dinas Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi atau permasalahan yang perlu diperbaiki.
Diantaranya refocusing anggaran OPD di tahun 2020 tidak seimbang atau jomplang, salah satu kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung tidak efektif dan adanya dampak negatif dari rolling jabatan yang dilakukan Gubernur Lampung beberapa waktu lalu.
“Dalam hal refocusing di dinas dinas banyak yang tidak sesuai, misalnya belanja pertanian hanya belasan juta sedangkan belanja tas, spanduk miliaran (jadi kayak nya jomplang banget),” ungkapnya saat dimintai keterangan, Kamis (27/5/2021).
Ia juga mengatakan, ada yang aneh kegiatan dinas kelautan dan perikanan yakni tebar tebar ikan di sungai, padahal itu kan tidak efektif terus barometer, parameter keberhasilannya juga tidak seimbang.
“Siapa tau usai disebar di sungai ada yang jala atau apa, kita juga nggak tahu panennya dimana,ini dampak rolling,jabatan yang diemban tidak nyambung,” terangnya. (**).
