MEDIAPUBLIKA.com – Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Septi Istiqlal, membuka kegiatan pembinaan TP-PKK kecamatan dan Pekon se-Kecamatan Way Krui dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Pesibar, Rabu (20/9).
Kegiatan yang digelar di Sekretariat Kecamatan Way Krui itu dihadiri Plt. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, L. Liastuti, S.Pd., M.M., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesibar, dan jajaran pengurus TP-PKK Pesibar.
Plt. Sekda Jon Edwar mengatakan bahwa Pemkab Pesibar hingga saat ini sangat serius melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Pesibar.
“Oleh karena itu kegiatan pembinaan yang dikawal langsung oleh para OPD terkat, tentu diharapkan dapat diikuti oleh pengurus TP-PKK kecamatan dan pekon dengan maksimal, sehingga kita bisa menjadi pelopor untuk menjadikan daerah kita sebagai kabupaten yang sehat dan sejahtera,” ujar Jon.
“Persoalan stunting adalah persoalan serius yang harus ditangani, karena stunting bisa menjadi salah satu penghambat majunya Pesibar kedepannya ditangan generasi muda Pesibar,” pungkas Jon.
Sementara Ketua TP-PKK Pesibar, Septi Istiqlal mengatakan stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh buruknya aspek gizi anak dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan kondisi gagal tumbuh pada anak yang mengakibatkan tinggi dan panjang badan anak yang tidak sesuai dengan umur.
“Dampaknya anak terlihat jauh lebih pendek dari pada teman-teman seusianya,” terang Septi.
Dijelaskannya, komitmen pemerintah saat ini adalah menempatkan stunting sebagai suatu permasalahan besar yang harus segera diselesaikan. Hal itu dikarenakan stunting merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan efek jangka pendek serta jangka panjang, seperti menghambat pertumbuhan syaraf, kognitif, motorik, bahasa, resiko obesitas, gangguan pisikis, reproduksi, dan produktivitas.
“Permasalahan stunting merupakan prioritas nasional yang harus diselesaikan. Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada Tahun 2024 mendatang. Dimana berada diatur dibawah standar WHO (20 persen) dan Tahun 2030 Indonesia bebas stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021 angka stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita,” papar Septi.
Septi juga mengajak semua pihak melakukan gerakan untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Gerakan tersebut bisa dilakukan dengan diawali belajar untuk mengetahui penyebab, cara pencegahan dan penanganannya.
“Saya berharap melalui kegiatan ini mampu menjadikan kader-kader di tingkat kecamatan dan pekon dapat semakin terasah untuk dapat mengedukasi masyarakat di pekon masing-masing tentang permasalahan, pencegahan serta percepatan dan penurunan stunting, dengan adanya kerjasama dari berbagai lintas sektor diharapkan permasalahan stunting ini akan segera terselesaikan, sehingga tercipta generasi Indonesia yang sehat, unggul dan kompetitif.
Dalam kegiatan tersebut penyaluran operasional Kelompok Kerja (Pokja) pekon, kecamatan, dan honor kader posyandu Pekon Bumi Waras dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), perekaman KTP, KK, dan KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kemudian, pembagian paket Budidaya Ikan Dalam Ember (Budidamber) dari Dinas Perikanan (Diskan), pembagian bantuan alat kesehatan USG dan doppler digital dari Dinas Kesehatan (Dinkes), penyerahan IUD KIT dan implan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pembagian kaos literasi dan bantuan alat sekolah untuk anak-anak PAUD Pekon Sukabaru dari Bagian Organisasi.
Lalu, pembagian bibit tanaman dan pupuk untuk KWT. Kamboja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), pemberian souvenir dan makanan tambahan untuk anak PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), penyerahan bantuan sembako untuk lansia dan disabilitas dari Dinas Sosial (Dinsos), dan pemberian banner program percepatan penurunan stunting dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan). (*).
