MEDIAPUBLIKA.com – Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 1, Reihana – Aryodhia, mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung tersandera hutang ratusan miliar setiap tahunnya.
Hal itu dikatakan Reihana saat Debat Publik I Pilwakot 2024 dengan tema “Tata Kelola Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat” yang digelar KPU Bandar Lampung, di Ballroom Hotel Emersia, Senin (28/10/24) malam.
“Utang Pemkot Bandar Lampung pada tahun 2023 total 396 Miliar Rupiah, terdiri dari Utang Belanja 285 Miliar Rupiah dan utang kepada Pemerintah Pusat dari PT. Sarana Multi Infrastruktur sekitar 111 Miliar Rupia,” kata Reihana.
Utang tersebut menurut Reihana, terjadi akibat dari tata kelola keuangan yang belum baik.
Setiap perencanaan, menurut Reihana, diserap dari bawah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, direncanakan dari mulai tingkat Musyawarah Kelurahan, Kecamatan hingga Kota.
“Dari kebutuhan masyarakat yang ada dan menimbang keterbatasan anggaran, akan ditentukan prioritas pembangunan yang mana yang dinilai mendesak, namun perencanaan yang telah ditata dengan baik, kok malah dilaksanakan tidak sesuai rencana, anggarannya malah dialihkan ke pos yang lain, ini yang mengakibatkan kas daerah defisit” ucap Reihana didampingi Aryodhia saat diwawancara.
Akibat kas daerah defisit dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, pemerintah akhirnya harus berhutang agar bisa menutupi anggaran untuk menjalankan program.
PAD Bandar Lampung bersumber dari pajak daerah pada tahun 2023, diketahui sebesar 546,9 Miliar Rupiah dan dari retribusi daerah sebesar 32,8 Miliar Rupiah, PAD ini mendukung APBD Kota Bandar Lampung hanya 25,45 % dari total 2,27 Triliun Rupiah.
Reihana mengatakan di Pemerintahannya kelak, berupaya tidak bergantung kepada hutang. Dirinya bersama Yodhi akan memutar otak, mencari jalan menggunakan anggaran yang produktif untuk meningkatkan PAD.
“Jangan lupa kita tidak sendiri, ada Pemerintah Pusat. Nanti kita akan melakukan pendekatan, agar program pusat bisa dikerjakan di Bandar Lampung,” jelasnya.
Untuk meningkatkan PAD dan tak lagi berhutang ke Pemerintah Pusat, Reihana – Yodhi diketahui akan menarik investor termasuk membatasi proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD. (Red)
