MEDIAPUBLIKA.com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung menggelar diskusi publik bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Pembangunan 2025” di Boga Coffee, Tanjung Karang Barat.
Diskusi ini mengangkat isu bencana ekologis di wilayah perkotaan dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Asisten 3 Kota Bandar Lampung Ahmad Husna, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Agus Widodo, Akademisi Universitas Lampung, Fuad Abdulgani, jurnalis serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandar Lampung.
Dalam diskusi tersebut, Agus Widodo menegaskan DPRD Kota menjalankan fungsi pengawasan sejak November 2024, dirinya sudah mengingatkan Pemkot untuk serius tangani 8 titik banjir kota, bahkan ketika RDP (Rapat dengan pendapat) pasca reses diakhir tahun 2024 Komisi III kembali mengingatkan Pemkot melalui dinas PU untuk serius menangani masalah banjir, karena akan memasuki musim penghujan dengan memperbaiki drainase yang penuh oleh sedimentasi tanah dan sampah.
“Banjir di 17 Januari dan 22 Februari 2025 kemarin adalah yang terbesar di Bandar Lampung bahkan ketika RDP lintas OPD yang diikuti Baperida, dinas PU, Perkim, DLH diawal Ramadhan kemarin saya kembali mengingatkan pemkot untuk segera membuat masterplan penanganan banjir yang holistik dari hulu ke hilir, membuat peta hidrolik yang mengatur aliran air dari hulu ke hilir agar bencana banjir ini tidak terus terjadi, memperbaiki drainase dititik titik banjir, pendalaman sungai, dan yang paling penting fokus anggaran pada penanganan banjir,” Ujar Agus Widodo, Selasa (18/3/25).
“Saya yakin rekan-rekan di Komisi III akan support Pemkot jika fokuskan anggaran pada penangan banjir yang holistik dari hulu ke hilir,” ujar Ketua Fraksi PKS Kota.
Diskusi ini menyoroti perlunya kebijakan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana serta pengelolaan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. (*)
