MEDIAPUBLIKA.com – DPRD Kota Bandar Lampung meminta pemerintah kota dan pedagang kaki lima (PKL) Jalan Bukit Tinggi Tanjung Karang Pusat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
Ketua DPRD Wiyadi mengatakan bagaimana pun juga PKL merupakan warga Kota Bandar Lampung yang harus mendapatkan perhatian dari Pemkot, namun tetap mengedepankan estetika di wilayah tersebut.
“Jangan sampai PKL tersebut mengganggu ruko yang ada di wilayah sekitar. Lebih baik dicari solusi bersama dulu, pedagang juga jangan ngeyel dan Pemkot Bandar Lampung memberikan solusi terbaik,” kata Wiyadi, Jumat (19/11).
Menurutnya, memberikan kios baru resmi di Pasar Bambu Kuning bisa menjadi solusi yang baik, namun Pemkot juga harus mengecek jika adanya oknum yang jual beli lapak.
“Nah ini perlu dicek kembali agar tidak ada yang dirugikan, sehingga pedagang bisa melakukan aktivitas tanpa mengganggu ketertiban dan ketentraman di pasar,” ujarnya.
Lebih lanjut, penataan pasar adalah kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemkot agar menjadi lebih baik dan bersih. Sehingga pengunjung nyaman, banyak berdatangan, dan pedagang dapat keuntungan.
“Oleh karenanya kami sepakat seperti instruksi dari pusat untuk pasar tradisional nya ditata kembali, sehingga tidak terlalu becek dan bau,
