MEDIAPUBLIKA.com – Peran negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sangat penting dalam merespon isu-isu global yang bisa mengancam masa depan kehidupan manusia, seperti konflik Timur Tengah, perlombaan senjata, kelaparan, dan perubahan iklim. Tahun lalu para pemimpin dunia, termasuk Indonesia menghadiri Konferensi COP26 yang membahas target pengurangan emisi karbon secara global.
Dalam memperingati Hari Bumi 22 April, Partai Keadilan Sejahtera meminta dengan tegas agar pemerintah Indonesia lebih serius dalam mengurangi efek rumah kaca untuk mencegah pemanasan global yang saat ini sudah di titik rawan. Menurut Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, perubahan iklim tidak hanya menyebabkan banjir dan naiknya permukaan laut namun juga gelombang panas yang ekstrim. Dibutuhkan kerjasama global, regional serta bilateral antar negara untuk menekan pemanasan global yang sudah hampir kritis ini.
“Kita lihat salah satu contohnya, ada insiden gelombang panas beberapa bulan yang lalu di Amerika barat dan dianggap oleh badan dunia sebagai sebuah norma baru. Ini tentu harus kita waspadai karena lama kelamaan bisa mendekati Asia dan bahkan negara kita,” kata Salim, Jumat (22/4/22).
Menteri Sosial Indonesia pada periode 2009-2014 ini mengatakan dengan merujuk pada bukti ilmiah bahwa konsentrasi gas rumah kaca saat ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, di mana semua negara berkomitmen untuk menekan pemanasan hingga di bawah 2 derajat celcius.
“Kita perlu belajar dan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia sebagai negara terdekat dan serumpun. Pemerintah Malaysia memiliki program yang terukur dalam merespon pemanasan global dan punya komitmen untuk mengurangi 45 persen emisi karbon pada tahun 2030. Bahkan tahun 2019 pun negara ini masih bisa mengurangi intensitas emisinya sampai 33 persen.”
Menurut Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Oman yang akrab dipanggil Doktor Salim ini, Malaysia memiliki kebijakan energi nasional yang komprehensif, salah satunya penetapan harga karbon dan pajak karbon yang akan diperkenalkan sebagai strategi pembangunan rendah karbon tahun 2022.
“Indonesia punya kedekatan historis dan psikologis yang panjang dengan Malaysia, dan saya pikir untuk menghadapi masalah besar seperti global warning ini kita harus kerjasama dengan negara yang punya peta jalan yang serius dan lengkap untuk menangani krisis global ini,” ungkapnya.
PKS sendiri menginisiasi Gerakan Nasional Indonesiaku Hijau sejak tahun 2021 yang lalu dengan membagikan lima ribu bibit dan mengkampanyekan Gerakan Diet Plastik sebagai aktifitas pro lingkungan hidup.
“Jika negara-negara ASEAN komitmen untuk mengurangi emisi gas karbon, maka kita turut berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat global ke depannya. Indonesia bisa mempercepat target penurunan emisi dengan berkolaborasi dengan Malaysia dan negara anggota lainnya,” ucapnya. (*).
