MEDIAPUBLIKA.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII, KMHDI, GMNI dan KAMMI, menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Pena dan gedung DPRD Kota Metro.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa itu, menolak kenaikan harga BBM jenis pertamax, minyak goreng, serta kenaikan PPN.
Orasi yang dilakukan gabungan mahasiswa Kota Metro tersebut, mendesak pemerintahan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota setempat, atas kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua PC PMII Kota Metro, Amanda Wijaya saat memimpin ratusan masa mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Metro, Rabu (13/4/2022).
“Kami ingin melalui DPRD Kota Metro, mendesak pemerintahan dalam kebijakan yang kami nilai menyengsarakan rakyat, dimana kami menolak kebijakan dan keputusan yang diambil, dalam menaikkan harga BBM jenis pertamax, meminta DPRD mendesak pemerintah, khusus Kota Metro untuk dapat menjamin ketersediaan BBM, menolak kenaikan harga minyak goreng yang harganya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Serta kenaikan PPN yang sekarang menjadi keluhan masyarakat,” kata Ketua PC PMII Kota Metro, Amanda Wijaya saat dikonfirmasi media.
Dirinya juga memastikan akan mengawal proses kesempatan yang telah disepakati DPRD Kota Metro, kepada Ratusan gabungan mahasiswa.
“Hari ini kami beserta 250 mahasiswa gabungan, melakukan longmarch, mulai dari tugu pena Kota Metro, menuju kantor DPRD Kota Metro. Meski telah melakukan penandatanganan kesepakatan, kami akan kawal apa yang menjadi harapan masyarakat, karena disini kami tidak bicara sikap ataupun jawaban dari DPRD, pastinya akan kami kawal apa yang terjadi harapan masyarakat, serta kami tidak puas disini saya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution mendukung, dan merespon positif, apa yang disampaikan dalam orasi ratusan mahasiswa tersebut.
“Jadi apa yang disampaikan oleh ratusan gabungan mahasiswa tadi merupakan kejadian nyata, dan aksi ini menurut saya bentuk keperhatinan mereka atas kenaikan BBM, PPN dan sejumlah bahan pokok lainnya,” ujarnya.
“Tadi kami juga sudah menandatangani kesepakatan atas tuntutan mereka dan akan kami sampaikan ke pihak-pihak yang bisa kami tembuskan, karena DPRD inikan isinya bermacam-macam fraksi dan kami akan sampaikan kepada fraksi fraksi yang ada, untuk menyampaikan ke masing-masing partainya ditingkat pusat, karena kenaikan itu adalah kebijakan pemerintah pusat,” tambahnya. (*).
