MEDIAPUBLIKA.com – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Acara Temu Teknis Penyuluh Pertanian se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (6/12/2023). Kegiatan ini diikuti oleh 900 Penyuluh yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota.
Kegiatan ini sebagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan, menyatukan dan menyinkronkan langkah ke depan, mengkoordinasikan seluruh komponen yang terlibat, serta mengintegrasikan seluruh program terkait Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan serta Perikanan dan Kelautan dengan penyuluhan pertanian dalam upaya mewujudkan visi Lampung yaitu Rakyat Lampung Berjaya.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di era revolusi industri 4.0 atau yang lebih dikenal dengan Fourth Industrial Revolution, Provinsi Lampung melakukan terobosan berupa Kartu Petani Berjaya (KPB).
“KPB adalah bagian dari Internet of Things (IoT) dalam rangka memperlancar, mengefisiensikan dan meminimalisir biaya transaksi dalam penyediaan input produksi, pemasaran dan distribusi hasil pertanian, ” ujar Gubernur Arinal.
Dengan adanya KPB, Petani akan mendapatkan 10 manfaat dan kepastian yang diantaranya: 1. Penjadwalan tani (olah tanah, air, penanaman, pemupukan, panen); 2. Penyaluran air irigasi; 3. Ketersediaan benih (waktu, jumlah dan kualitas); 4. Ketersediaan pupuk (waktu, jumlah dan kualitas).
Kemudian 5. Penanganan hama dan penyakit tanaman terpadu (waktu dan metode); 6. Penanganan panen dan pasca panen(waktu, jumlah, metode, dan harga); 7. Pendampingan budidaya (penyuluhan); 8. Ketersediaan teknologi pertanian; 9. Permodalan (pembiayaan pertanian); dan 10. Manajemen risiko usaha tani (asuransi).
Gubernur Arinal menekankan agar penyuluhan pertanian mendorong petani, kelompok tani dan gapoktan petani ikut serta dan tergabung dalam Kartu Petani Berjaya (KPB) supaya sistem usaha taninya efisien, produktivitas tinggi dan ada jaminan pasar.
Kemudian, memperkuat kelembagaan petani, kelompok tani dan gapoktan, agar kapasitas kelembagaan petani tersebut meningkat menjadi Kelembagaan Ekonomi Pertanian (KEP) dan selanjutnya menjadi Korporasi Petani, sehingga akan tercipta sekala usaha yang ekonomis, efisien, posisi tawar petani kuat, yang pada akhirnya mempunyai daya saing baik lokal, regional maupun internasional.
“Penyuluh diharapkan mampu menumbuhkan jiwa wirausaha (enterpreneurship) pelaku utama dan pelaku usaha. Serta mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai pusat pembangunan pertanian tingkat Kecamatan (kostratani), sehingga BPP menjadi pusat data dan informasi, pusat pembelajaran, pusat pengembangan jejaring kemitraan, pusat gerakan pembangunan pertanian, dan sebagai pusat konsultasi agribisnis,” ujarnya.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Gubernur berharap kendala dan tantangan yang ada dapat diatasi sehingga proses pengawalan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, benar-benar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (*).
