MEDIAPUBLIKA.com – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual melalui video confrence, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (27/05/2021).
Rapat Koordinasi Nasional dengan tajuk “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan disiarkan secara langsung oleh TVRI dari Istana Kepresidenan Bogor.
Dalam amanatnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan, baik tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
“Mengikuti prosedur itu penting, tapi lebih penting tercapainya target yang telah diterapkan, karena yang ditunggu rakyat adalah hasilnya, manfaatnya,” tegas Presiden
“Pengawasan harus menjamin tidak ada yang disalahgunakan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan, terutama dimasa pandemi seperti ini,” lanjutnya.
Menurut Presiden Joko Widodo, Tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, oleh karenanya dibutuhkan orkestrasi yang betul-betul terkelola dengan baik.
“Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyampaikan beberapa hal penting yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian, yakni :
- Percepatan belanja pemerintah harus terus dikawal dan ditingkatkan. Saat ini baru 15 persen APBN dan 7 persen APBD yang terserap. Begitu juga percepatan pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih lambat, yakni baru sekitar 10.98 persen Pemerintah Pusat, dan kurang dari 5 persen untuk Pemerintah Daerah .
-
Kualitas perencanaan harus terus ditingkatkan. Menurut Presiden masih ada program yang tidak jelas hasil ukuran dan sasarannya, dan tidak sinkron dengan kegiatan lainnya, sehingga masyarakat kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.
-
Akurasi data masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya menjadi tidak baik, contohnya data bantuan sosial yang tidak akurat, tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Untuk itu Presiden meminta agar basis data antar program dikawal dengan baik, dan dituntaskan sampai ke akar permasalahan agar tidak terjadi pengulangan di tahun-tahun selanjutnya.
Pada Rakornas tersebut Presiden juga meminta kepada para Menteri, Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 dengan baik dan profesional. Memberikan akses dan informasi akurat, jangan sampai pekerjaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi terhambat.
Sementara itu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakornas tersebut diikuti oleh sekitar 2200 peserta, meliputi kepala daerah dan instansi terkait seluruh Indonesia secara virtual.
Muhammad Yusuf Ateh juga menyampaikan bahwa Rakornas Wasin 2021 merupakan momentum pemulihan ekonomi Nasional, untuk itu sesuai tema yang diusung, BPKP akan mengawal efektifitas belanja dan pemulihan ekonomi.
“Efektifitas belanja dan pemulihan ekonomi bergantung pada perencanaan dan kebijakan yang diorkestrasi antar pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian dengan data yang tersinkronisasi dengan baik, akan mempermudah penyusunan perencanaan serta kesigapan dalam mengindetifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya,” pungkasnya. (Kmf)
