MEDIAPUBLIKA.com – Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Bambu Kuning, menolak rencana pemerintah Kota Bandar Lampung yang akan melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima.
Perwakilan PPKL Bambu Kuning, Hipni, mengatakan, sejak beredar wacana penataan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Imam Bonjol, PPKL telah berupaya agar bisa bertemu dengan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Namun hingga berita ini diturunkan, mereka belum bisa bertemu dengan walikota.
Hipni melanjutkan, bahwa Dia bersama kawan-kawannya ingin bertemu walikota untuk menyampaikan secara langsung alasan mengapa mereka menolak direlokasi.
“Yang kami akan sampaikan ke Bunda Eva sebagai walikota adalah kawan-kawan PPKL BK menolak direlokasi ke lantai 2 dengan dasar pengalaman kami pada tahun yang silam pernah direlokasi ke lantai 2 dan 3, tapi yang terjadi adalah dagangan sepi pembeli, berganti bulan bahkan tahun, bukan menambah sejahtera tapi sebaliknya malah memperbanyak utang di rentenir. Oleh sebab itu, kawan-kawan PPKL BK menolak tegas dipindahkan,” kata Hipni.
Terkait alasan pemerintah yang mengatakan bahwa keberadaan PKL membuat kumuh dan tidak indah dipandang mata, maka PPKL Bambu Kuning berharap kerjasamanya dengan pemerintah. PPKL Bambu Kuning siap untuk ditata dan dirapihkan dan siap membayar anggaran yang dibutuhkan.
“Kami siap untuk ditata dan dirapihkan, tapi bukan direlokasi ke lantai 2 dan 3. Kami siap iuran untuk penataan ini. Mohon pengertian dan kerjasamanya dari pemkot Bandar Lampung,” tutur Hipni.
Sementara itu, anggota DPRD Bandar Lampung Agus Djumadi, tampak hadir ke lokasi di mana PPKL Bambu Kuning melakukan aksi damainya.
Di depan puluhan PPKL Bambu Kuning, Agus yang juga anggota komisi II DPRD Bandar Lampung berjanji akan meneruskan aspirasi mereka ke Walikota.
Menurut Agus, langkah walikota dalam melakukan perbaikan pengelolaan pasar patut diapresiasi. Tapi memang ada hal-hal lain yang harus dibicarakan dari hati ke hati agar upaya penataan bisa berjalan dengan baik dan diterima semua pedagang pasar.
“Sangat baik upaya yang dilakukan walikota dan pengelolaan pasar supaya lebih baik. Tapi Walikota juga harus punya semangat bukan sekedar relokasi. Cari tahu kenapa mereka menolak di relokasi, beri solusinya, hadirkan win-win solution, sehingga semua pihak mendapatkan kbaikan dari keputusan tersebut,” kata Agus, Rabu, (17/11/21). (**).
