MEDIAPUBLIKA.com – Gubernur Arinal dinilai salah memilih kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kadis Komifotik) Provinsi Lampung saat ini. Pasalnya, Achmad Saefullah yang digadang akan membenahi Dinas yang mengurusi kemitraan dengan media ini, justru memperburuk situasi.
Tidak sedikit pengusaha media yang mengeluhkan kebijakan yang dibuat Achmad Saefullah semenjak menjabat sebagi Kadis.
Salah satunya dikatakan pimpinan perusahaan SKH Kandidat, yang mengatakan mekipun medianya lolos Verifikasi namun tidak mendapatkan anggaran.
“Jadi apa gunanya sudah dilakukan pendaftaran, Verifikasi berkas dll, kalo pada akhirnya saat kita sudah lolos kita tidak dikasi anggaran. Ini kebanyakan mempermainkan kita. Kalo bicara E-Katalog media kami sudah sejak 2022 menggunakannya, karena memang di daerah sudah lebih dulu menerapkan, tapi nyatanya juga belum berlaku di provinsi,” terang Putri, Rabu 3 April 2024.
Wartawan dengan Kompetensi Utama ini, juga menduga ada ketidak adilan dan ketidak transparan yang dilakukan oleh pejabat Diskominfo Lampung terkait anggaran media.
“Jadi, koran kami ini kan terbit terus , masuk dalam kategori media harian, sudah lolos Verifikasi masih nggk dikasi langganan sama mereka. Adalah kita sudah kirim koran sejak Januari, dan baru di jaman mereka ini, ada langganan yang mulai nya tidak januari atau kerjasama tidak satu tahun penuh. Dan yang lebih parah ada media yang terbitnya tidak jelas tapi mereka dapat langganan, tentunya hal ini tidak adil bagi kami yang terbit harian,” katanya.
Pihaknya juga mengatakan, pemangkasan media yang dilakukan kominfo ternyata justru tidak ada dampak positif, terhadap nilai kerjasama yang diterima.
“Medianya sudah berkurang sangat banyak, tapi anggaran media bukan makin banyak malah makin sedikit dibanding yang sebelumnya, ini kan aneh. Apa ada monopoli anggaran pada media tertentu. Dan satu lagi, kita bermitra ini saling menguntungkan dan apa perhitungan usahanya, kalo cuma mau menguntungkan pemprov dengan minta berita bagus terus, tapi tidak diimbangi dengan nilai kerjasama yang memadai, ya ngapain kita kerjasama,” paparnya.
Lebih lanjut dirinya juga mengatakan bahwa, kebijakan Achmad Saefullah ini dapat merugikan Gubernur Arinal diakhir masa jabatan.
“Kalo ini terus bergulir dan ramai, tentu akan merugikan pak Gubernur, karena diakhir masa jabatan banyak berita negatif yang bermunculan. Karena tidak hanya kami yang tidak lolos Verifikasi tapi tidak dapat anggaran. Ada media harian bahkan sudah terverifikasi Faktual dewan Pers. Kalo mereka selalu bilang kami mengacu dengan pers, ini sudah faktual juga tidak mereka kasi anggaran,” ujarnya.
Pihaknya juga mengatakan, Gubernur Arinal sebaiknya mengganti Kadis Kominfo saat ini karena sama sekali tidak berpihak dan tidak dapat mengayomi media.
“Banyak kawan-kawan media yang mengeluh susah berkomunikasi dengan kadis kominfo. Kayaknya beliau pilih-pilih mana yang mau atau tidak untuk ditemui. Padahal tempo hari saya sudah mengadukan hal ini ke pak Gubernur, beliau menyarankan saya untuk berdiskusi dengan kadis. Meskipun sudah saya sampaikan pesan dari pak Gubernur masih saja responnya lambat, sampai saat ini tidak juga ada waktu. Seharusnya kadis kominfo bisa terbuka dengan semua media, seperti kadis-kadis sebelumnya,” katanya lagi.
Dalam waktu dekat redaksi kandidat akan menanyakan jumlah anggaran Dinas Komifotik ke BPKAD sebagai dasar pembuktian keterbatasan anggaran.
“Segara kami akan pertanyakan anggaran Kominfo ke BPKAD, karena alasan pejabat kominfo anggaran terbatas, jadi nanti kita lihat berapa anggaran mereka, sesuai tidak dengan yang mereka katakan ke media,” tandasnya. (red).
