MEDIAPUBLIKA.com – Kepala Kementerian Hukum dan HAM Lampung Sorta Delima Lumban Tobing melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrasi, Fungsional, Serah Terima Jabatan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.
“Perlu diketahui bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah hal yang biasa dilakukan oleh satu organisasi dengan tujuan meningkatkan pembinaan karir pegawai, merupakan dinamika organisasi pemerintah yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu organisasi yang baik harus mampu memenuhi dan menjawab segenap tuntutan tugas yang berorientasi pada peningkatan pelayanan pada masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing dalam sambutannya, di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung, Jumat (27/01/23).
Di sisi lain, lanjutnya, diharapkan agar melalui mekanisme mutasi dan promosi Jabatan ini akan lebih meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan, khususnya dalam pengembangan karir bagi pejabat pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Untuk itu saya berharap agar Mutasi dan Promosi Jabatan, dapat disikapi secara profesional, arif, dan bijaksana, mengingat mutasi dan promosi tersebut merupakan bentuk regenerasi dalam menjalankan roda organisasi serta mampu memenuhi tuntutan tugas yang berorientasi bagi peningkatan pelayanan pada masyarakat,” ucapnya.
Sorta menjelaskan, khususnya kepada Saudara yang baru dilantik diharapkan mampu menggali potensi organisasi, memanfaatkan setiap peluang, mengatasi setiap hambatan, dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki sebagai modal dasar untuk membangun organisasi yang unggul di masa datang. Keterbukaan Saudara terhadap berbagai perkembangan lingkungan organisasi dan kesediaan menerima setiap kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat terhadap kinerja merupakan wujud kedewasaan dalam berorganisasi.
“Dengan memadukan semangat intelektualisme seperti itu dan kemampuan bekerja secara praktis menangani tiap-tiap masalah yang timbul maka insya Allah kita akan mampu menjadi seorang pejabat atau aparatur pemerintah yang mampu menjawab keluhan masyarakat,” jelasnya.
Pada era globalisasi, kata Sorta, informasi dan reformasi birokrasi, masyarakat mendambakan pelayanan yang baik tidak berbelit-belit, cepat, tepat, dan transparan. Secara jujur harus diakui bahwa hingga saat ini kita belum dapat memenuhi keinginan masyarakat mengenai pelayanan secara maksimal. Keadaan semacam ini seyogyanya tidak terus berlangsung dan kita harus melakukan pembenahan – pembenahan, kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada kemauan dari kita untuk melakukan perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan pelayanan sehingga dapat meminimalisir setiap kekurangan yang ada.
“Dengan demikian, profesionalisme aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan HAM mutlak diperlukan untuk lebih mampu menampilkan sosok petugas yang tangguh dan tanggap dalam menganalisis dan mengevaluasi dampak yang bakal terjadi, terampil dalam memecahkan masalah, wibawa dalam menegakkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengantisipasi timbulnya permasalahan dan perubahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari,” tambahnya.
Bersamaan dengan pelantikan hari ini kami ucapkan selamat dengan berharap kiranya tahun 2023 meningkatkan lagi prestasi – prestasi lainnya sehingga dapat menjadi inspirasi dan motivasi kepada satuan kerja lainnya. Dan kepada seluruh kepala satuan kerja (satker) beserta jajaran yang hadir pada siang hari ini, Saya berpesan agar setiap kita yang saat ini sedang menerima/mendapatkan kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja dan menjadi bagian dari keluarga besar kemenkumham, mari syukuri dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing masing dengan sepenuh hati dan daya upaya yang maksimal.
“Terus beradaptasi dengan perubahan – perubahan dan menguasai bidang tugas masing masing sehingga dapat berhasil guna masyarakat,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini pula, telah diselenggarakan penandatanganan Perjanjian Kinerja seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka diperlukan perjanjian kinerja, yang disepakati secara berjenjang dari Kementerian Unit Utama sampai dengan Unit Pelaksana Teknis di Wilayah yang bertujuan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tugas dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberi amanat untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanat dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
“Akhir kata saya sampaikan, teruskan berkarya, junjung tinggi kejujuran untuk membangun Kementerian Hukum dan HAM yang berwibawa. Mari bersama-sama kita tunjukkan karya yang nyata demi kejayaan bangsa. Jangan pernah surut untuk memberikan yang terbaik,” ungkapnya.
“Semua harus bekerja dengan cepat, cerdas, dan cermat. Kita harus meningkatkan kompetensi dan membangun teamwork. Kesuksesan dan keberhasilan dapat kita raih melalui kerja keras dan kerja sama. Tetaplah memiliki semangat untuk bekerja dengan penuh dedikasi, integritas, dan keyakinan untuk meraih kemuliaan dengan Tata Nilai ASN Berakhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif ( BERAKHLAK),” tutupnya. (*).
