MEDIAPUBLIKA.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menggelar kegiatan Media Update Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung periode Triwulan 1-2024 dengan mengundang insan media baik elektronik, cetak maupun online, di Hotel Horizon, Bandar Lampung, Rabu (26/6).
“Secara umum, kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Lampung terus terjaga dengan baik, dengan tetap tumbuhnya sektor perbankan, baik dari sisi asset, kredit maupun dana pihak ketiga, yang juga diikuti dengan pertumbuhan sektor lainnya,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Otto Fitiandy.
Otto menjelaskan, OJK Provinsi Lampung juga terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh aspek pengawasan dan regulasi di sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi industri.
“Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN) Kinerja perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan positif, yang tercermin dari Aset perbankan yang meningkat sebesar 9,46% pada triwulan 1 2024 dibandingkan periode triwulan 1 2023 dari sebesar Rp116,29 Triliun menjadi sebesar Rp127,29 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 1,61% dari sebesar Rp125,27 Triliun menjadi sebesar Rp127,29 Triliun,” jelasnya.
Penyaluran kredit perbankan Lampung, lanjutnya, di Triwulan I – 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp3,08 Triliun atau 4,06% yaitu dari sebesar Rp75,98 Triliun menjadi sebesar Rp79,06 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023 (ytd) juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,19 Triliun atau 1,53% yaitu dari sebesar Rp77,86 Triliun menjadi Rp79,06 Triliun. Adapun 3 sektor ekonomi penyumbang kredit terbesar yaitu sektor penerima kredit bukan lapangan usaha, pedagang besar dan eceran serta pertanian, perburuan dan kehutanan.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2024 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar 2,03% dari sebesar Rp62,66 Triliun menjadi sebesar Rp63,93 Triliun. “Demikian juga jika dibandingkan dengan posisi Desember 2023, tercatat meningkat sebesar 1,21% dari sebesar Rp63,16 Triliun menjadi Rp63,93 Triliun,” kata dia.
Pada triwulan 1 2024 kredit UMKM secara year on year (yoy) meningkat sebesar Rp4,02 Triliun (14,53%) dari Rp27,64 Triliun pada triwulan 1-2023 menjadi sebesar Rp31,65 Triliun pada posisi Triwulan 1-2024 yang berdampak pada peningkatan Share kredit UMKM sebesar 3,66% yaitu dari sebesar 36,38% menjadi sebesar 40,04%.
“Namun, peningkatan pertumbuhan kredit ini juga diikuti dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) yang naik sebesar 0,75% dari sebelumnya posisi Maret 2023 sebesar 3,51% menjadi sebesar 4,25% pada Maret 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan nominal NPL UMKM yang meningkat sebesar Rp0,38 Triliun yaitu dari sebesar Rp0,97 Triliun di Triwulan 1 2023 menjadi sebesar Rp1,35 Triliun di Triwulan 1 2024,” paparnya.
OJK terus mendukung kinerja perbankan melalui kebijakan yang diperlukan sehingga dapat terus tumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan Dan Dana Pensiun (PPDP) Asuransi pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung secara yoy tercatat mengalami penurunan sebesar -36,41% atau turun sebesar Rp237 Miliar, dari sebelumnya periode 31 Maret 2023 sebesar Rp651 Miliar turun menjadi sebesar RpRp414 Miliar di posisi 31 Maret 2024. Penurunan didorong dari turunnya premi asuransi umum sebesar -46,44% (Rp209 Miliar). Sementara premi asuransi jiwa di Lampung terkontraksi sebesar -13,93% yoy, atau turun sebesar Rp28 Miliar.
“Dana Pensiun di Provinsi Lampung tercatat mengalami pertumbuhan aset bersih sebesar 7,06% secara year on year (yoy), yang meningkat sebesar Rp12,02 Miliar dari sebesar Rp170,24 Miliar di Desember 2022 menjadi sebesar Rp182,26M pada Desember 2023. Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Lampung, nilai outstanding piutang pembiayaan posisi 31 Maret 2024 sebesar Rp9.997T,” jelasnya.
Secara year on year piutang pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 6,92% atau naik sebesar Rp647M. Kenaikan didukung pada piutang pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing naik sebesar 34,26% dan 9,10%. Adapun komponen piutang pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, untuk 3 (tiga) besar didominasi oleh Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 34, 60%, Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,28%, dan Transportasi dan pergudangan sebesar sebesar 7,90%.
Perusahaan Modal Ventura Pembiayaan atau penyertaan modal ventura di Lampung secara year on year (yoy), piutang pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 1,39% atau turun sebesar 4,78 Miliar dari periode Rp344,18 Miliar di Maret 2023 menjadi sebesar Rp339,4 Miliar di posisi Maret 2024.
“Namun demikian, NPF yang tercatat mengalami sedikit perbaikan dari sebesar 8,83% di posisi Maret 2023 menjadi 8,41% di posisi Maret 2024. Lembaga Keuangan Mikro Perkembangan aset Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 9,40% (yoy) atau meningkat sebesar Rp3,4M dari sebelumnya tercatat sebesar Rp35,15M posisi 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp38,64M pada posisi posisi 31 Desember 2023,” paparnya.
Peningkatan aset LKM didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan LKM yang tumbuh 8,31% (yoy) atau meningkat sebesar Rp2M atau tercatat dari sebelumnya sebesar Rp23,33M pada Desember 2022 menjadi sebesar Rp25,43M. Pegadaian Jumlah penyaluran pinjaman oleh perusahaan pegadaian di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 14,96% atau naik sebesar Rp105 Miliar dari sebelumnya sebesar Rp698 Miliar posisi Maret 2023 menjadi sebesar Rp803 Miliar posisi Maret 2024.
“Fintech P2P Lending Pertumbuhan outstanding pembiayaan Fintech P2P Lending di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 18,24% secara yoy, meningkat Rp154 Miliar menjadi Rp995 Miliar. Adapun peningkatan Lender tercatat sebesar 98,01% yaitu dari 15.806 akun posisi 31 Maret 2024 menjadi 31.297 akun posisi 31 Maret 2024 dan peningkatan borrower tercatat sebesar 25,25% (yoy) yaitu dari 1.454.879 akun menjadi 1.822.176 akun,” jelasnya.
Perkembangan Sektor Pasar Modal Kuartal 1 2024 Jumlah Investor di Provinsi Lampung sebanyak 302.663 investor atau 2,41% dari total SID nasional yang mencapai 12.566.488 SID. Jumlah investor pasar modal meningkat yang ditunjukkan melalui single investor identification (SID) yang tumbuh 15,88% yoy atau meningkat sebanyak 41.486 SID.
“Jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 97.907 SID atau 32,34% dari total investor di Lampung.Pada kuartal 1 2024 perkembangan transaksi saham di Provinsi Lampung Lampung secara yoy menunjukkan peningkatan. Rata rata transaksi saham sebanyak Rp1.158 Miliar dari periode Maret 2023 sampai dengan Maret 2024,” kata Otto.
Otto menambahkan, Peningkatan jumlah transaksi mencerminkan keyakinan investor yang masih cukup terjaga meski dihadapkan dengan berbagai tantangan serta situasi ekonomi global dan domestik. Tercatat transaksi saham dilakukan oleh investor di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan transaksi terbesar berasal dari investor di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Sementara transaksi dalam jumlah kecil dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Mesuji.
Securities Crowd Funding Posisi 31 Desember 2023, sudah terdapat 3 Platform Penyelenggara SCF dan 12 penerbit SCF di Provinsi Lampung dengan total dana terhimpun sebanyak Rp5,42 Milyar dari 534 pemodal. “Dimana 83,3% dari total seluruh Penerbit SCF di Provinsi Lampung mayoritas berasal dari Industri Agriculture,” ucapnya.
Dana terhimpun terbesar berasal dari industri Shopping & Retail yakni sebesar Rp2,5 Milyar atau 46% dari total dana terhimpun Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Selama kuartal 1 2024, OJK Provinsi Lampung menerima dan memproses 313 layanan konsumen.
Adapun rincian jumlah layanan konsumen selama kuartal 1 2024 dapat diklasifikasikan menjadi 104 layanan pengaduan, 180 layanan pertanyaan dan 29 layanan informasi. Sedangkan untuk SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), selama kuartal 1 2024 OJK Provinsi Lampung telah menyelesaikan layanan SLIK sebanyak 1.380 permohonan, yang dilakukan secara online melalui Aplikasi iDebKU maupun walk-in (datang langsung ke kantor OJK). Secara keseluruhan terdapat 835 layanan SLIK secara Walk-In dan 547 layanan SLIK via online yang telah diberikan Kantor OJK Provinsi Lampung.
Dalam hal pelaksanaan edukasi, selama kuartal 1 2024, OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 20 kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 1.885 peserta (tidak termasuk audiens daring). Adapun klasifikasi peserta edukasi sendiri terdiri dari pelajar/santri, tenaga pengajar dan masyarakat umum.
Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI)Telah dilakukan rapat koordinasi antar anggota Satgas PASTI di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Selama tahun 2024, Satgas PASTI telah melakukan sosialisasi kepada Bhabinkamtibmas Polres Kabupaten Pesawaran, Polres Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat. Sampai dengan kuartal I 2024, belum terdapat kegiatan penanganan entitas oleh Satgas PASTI.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung telah terbentuk 16 TPAKD atau telah terbentuk seluruhnya diantaranya 1 TPAKD provinsi dan 15 TPAKD Kabupaten/kota yang telah dikukuhkan. Dalam rangka pelaksanaan program kerja, TPAKD Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja TPAKD tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota.
Progress Program TPAKD Provinsi Lampung tahun 2023 triwulan IV, sebagai berikut: Kartu Petani Berjaya Total penyaluran KUR melalui KPB sejak awal penyaluran sampai kuartal 1 2024 sebesar Rp2,59 triliun dengan jumlah debitur 63.325. Total pengguna aktif e-KPB di Provinsi Lampung sebanyak 837.702 pengguna. Realisasi AUTP pada program KPB sebanyak 46.119 Ha dengan jumlah polis terbit sebanyak 74.558 petani dengan jumlah pendapatan premi sebesar Rp4,46 miliar.
Desa Inklusi Keuangan saat ini, sudah terdapat 16 Desa Inklusi Keuangan (di 4 kabupaten atau 31,25% dari total Kab/kota), mengalami penambahan 6 desa dari tahun 2022. Tercatat 2.601 desa dari 2.654 desa yang sudah terdapat agen laku pandai, per maret 2024, terdapat 50.229 agen laku pandai dengan jumlah nasabah 818.381 dengan total outstanding sebesar 57, 3 miliar.
Tercatat 227 desa terdapat Agen BUMDES yang telah terintegrasi dengan E-SAMSAT serta 828 desa yang sudah memiliki agen bumdes. Kemudian, Desa Nabung Saham merupakan salah satu bagian dari program inisiatif TPAKD Provinsi Lampung, saat ini telah terdapat 341 investor saham di desa inklusi keuangan dengan rata-rata transaksi Rp1,01 miliar per bulan.
Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pencapaian penyaluran KUR pada Tahun 2023 tercatat sebesar Rp8,45 Triliun atau 74,35% dari kuota yang diberikan pemerintah dikarenakan kendala perubahan persyaratan pihak yang berhak mendapatkan KUR (agar tepat sasaran) dan penerbitan petunjuk teknis.
Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022 yang tercapai 106,11%. Pada tahun 2024 kuota KUR yang diberikan pemerintah untuk 10 bank penyalur yang berada di Provinsi Lampung sebesar Rp11,18 Triliun. (*).
