MEDIAPUBLIKA.com – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyuarakan kritik tajam atas minimnya alokasi anggaran bagi mitra kerjanya sepanjang tahun anggaran 2024. Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menyebut kondisi tersebut membuat berbagai program strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat nyaris lumpuh.
“Anggaran untuk mitra Komisi II tahun kemarin paling kecil dibanding komisi lainnya. Yang lebih mengecewakan, sebagian besar hanya untuk gaji dan operasional, bukan untuk kegiatan substantif,” tegas Ahmad Basuki, Kamis (10/7).
Data realisasi anggaran mencatat total pagu untuk seluruh OPD mitra Komisi II hanya Rp322,9 miliar dengan realisasi Rp292,6 miliar (88,54%). Dari angka itu, mayoritas habis untuk belanja rutin. OPD-OPD strategis seperti Dinas Perindag, Pariwisata, Koperasi & UMKM, Perkebunan, Kelautan, hingga Lingkungan Hidup tak punya ruang fiskal cukup untuk program nyata.
Basuki menyebut ironi anggaran ini semakin menyakitkan ketika dikaitkan dengan peran Komisi II yang bersentuhan langsung dengan rakyat, khususnya sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Ia menyayangkan arah kebijakan anggaran yang tak berpihak.
“Padahal, kalau merujuk RPJMD dan visi nasional Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan Asta Cita dan ketahanan pangan, mestinya OPD mitra Komisi II jadi prioritas,” katanya.
Senada, anggota Komisi II Hanifal menyebut realisasi anggaran tahun lalu sebagai “ironi fiskal” di tengah geliat pusat mendorong industrialisasi desa dan ketahanan pangan.
“Kalau anggarannya cuma cukup buat bayar pegawai dan rapat, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya?” kritik politisi Demokrat ini tajam.
Sementara Aribun, anggota Komisi II lainnya, mendesak Pemprov Lampung untuk mengevaluasi total pola penganggaran yang terlalu birokratis dan jauh dari kepentingan rakyat. Ia meminta agar tahun depan fokus anggaran diarahkan pada sektor produktif.
“Kami minta program nyata yang langsung menyentuh rakyat seperti bantuan sarana produksi petani, penguatan UMKM, dan pemberdayaan nelayan menjadi prioritas. Jangan sampai RPJMD hanya jadi dokumen tanpa nyawa,” tutupnya.
Komisi II DPRD Lampung menegaskan, tanpa keberpihakan anggaran yang jelas, cita-cita ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan tak akan lebih dari slogan politik semata. (*)
