MEDIAPUBLIKA.com – Dinamika perkembangan indikator makro sosial ekonomi Provinsi Lampung hingga pertengahan tahun 2022 sudah menunjukkan arah perbaikan. Data terkini menunjukan, perekonomian Lampung pada kuartal ke-2 tumbuh sebesar 9,12 persen yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Adapun tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung, hingga bulan Maret 2022 berada pada level 11,57 persen atau menurun 4,61 ribu jiwa jika dibandingkan capaian sebelumnya. Demikian pula, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada bulan Februari 2022 tercatat sebesar 4,31 persen, yang berarti mengalami penurunan 0,23 poin dibandingkan dengan capaian periode tahun lalu.
“Meskipun demikian, di tengah perkembangan ekonomi dan sosial ekonomi yang telah diuraikan, perekonomian Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang harus kita hadapi bersama,” ucap Gubernur Arinal Djunaidi saat melakukan kunjungan Kerja di Kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kamis (08/09/22).
Pada kunjungan kerja yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Camat, hingga Kepala Pekon se-Kabupaten Pringsewu tersebut, Gubernur Arinal menyampaikan bahwa, sebagaimana telah diketahui bersama pada tanggal 3 September 2022 yang lalu, pemerintah pusat secara resmi telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.
“Kebijakan tersebut tentunya telah melalui proses dan pertimbangan terbaik, oleh karenanya, tugas utama kita sebagai Aparatur Negara adalah mengamankan kebijakan tersebut sehingga masyarakat tetap dapat terlindungi baik secara sosial maupun ekonomi, Fokus utamanya adalah menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan maupun barang strategis,” ucap Gubernur.
Kemudian Gubernur juga mengingatkan kembali, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi T.A. 2022, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
“Berdasarkan hal tersebut maka, Pemerintah Provinsi Lampung segera bertindak cepat. Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk segera menganggarkan Belanja Perlindungan Sosial dalam APBD T.A. 2022 masing-masing Pemkab/Pemkot,” tegas Gubernur.
Selanjutnya, Gubernur meminta agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota terus memperkuat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Ketahanan Pangan yang didukung juga oleh TNI/POLRI, dengan menerapkan strategi 4-K yaitu: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif antar stakeholder terkait.
“Di masa kondisi perekonomian yang tidak normal, tentunya masyarakat memiliki harapan yang besar kepada para pemimpin dan pemerintah untuk bekerja secara lebih efektif dan progresif. Sebagai pemimpin dan pejabat daerah, Saudara-saudara harus mau menyisihkan energi untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dari berbagai aspek sosial-ekonomi dan kultural,” ucap Gubernur.
“Kenali medan, kuasai lapangan, Aparatur harus mampu bertindak solutif untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat. Kalaupun terdapat kendala, lakukan upaya koordinasi antar stakeholder secara vertikal maupun horizontal,” tegas Gubernur.
Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung sangat memperhatikan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu, yang tentunya akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu.
Adapun menurut Gubernur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, diantaranya adalah:
- Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang sudah diimplementasikan, diperlukan percepatan di lapangan melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu beserta jajarannya. Bilamana ditelaah lebih dalam, program KPB sangat sejalan dengan upaya pemerintah dan harapan masyarakat untuk memperkuat bantalan jaring pengaman sosial.
-
Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang berpotensi besar di bidang pertanian diantaranya komoditi tanaman pangan sebagai penghasil padi sawah dan kedelai di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut merupakan faktor pendukung untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.
-
Selaras dengan Program Smart Village yang berbasis digital, pada saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui BUMDES sehingga mempermudah Pelayanan kepada Masyarakat.
Jumlah BUMDES yang telah bekerjasama dan dapat melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di desa sebanyak 168 BUMDES yang tersebar di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung. Dengan total transaksi sampai dengan 20 Agustus 2022 adalah 8.827 unit kendaraan dan penerimaan pendapatan sekitar Rp. 3,2 Milyar.
“Terkait hal tersebut, Saya sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Pringsewu, dimana telah terdapat 14 BUMDES yang telah bergabung, dengan jumlah transaksi 426 unit kendaraan, dan penerimaan pendapatan sekitar Rp. 200 juta. Harapannya dengan program ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya masyarakat dapat dilayani dengan lebih dekat dan lebih baik,” ucap Gubernur.
Selain itu Gubernur juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat mengendalikan distribusi komoditas dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan daerah kita, dan jika ada surplus juga perlu mendukung Kabupaten/kota sekitar.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat, Anggota Forkopimda dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang senantiasa bahu-membahu berpartisipasi aktif untuk kemajuan Pringsewu dan Provinsi Lampung,” tutup Gubernur.
Sementara itu Pajabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah menyatakan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang begitu memperhatikan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pringsewu
“Oleh karenanya pada kunjungan kerja kali ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Pringsewu mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur dan siap mendukung sepenuhnya Program Pembangunan di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya,” pungkasnya. (*).
