MEDIAPUBLIKA.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, melantik Agus Fatoni sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Sebelum dilantik difinitif, Fatoni merangkap sebagai Pelaksana harian (Plh.) Dirjen Keuda.
Fatoni pernah menjabat Pjs. Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020. Pria Lampung yang lahir di Way Kanan ini, dilantik bersamaan dengan 4 Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Kamis (10/3/22).
Dalam arahannya, Mendagri meminta seluruh jajaran di Kemendagri untuk membenahi dan terus memperbaiki dilingkungan kerja masing-masing. “Selalu saya katakan, petakan potensi-potensi yang tidak baik dan apa solusinya. Dunia sudah berubah (menjadi) lebih transparan. Di tengah perubahan itu. kalau kita tidak cepat beradaptasi, kita akan terimbas,” kata Tito Karnavian.
Pada kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi beberapa perubahan di Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, diantaranya dengan memberlakukan kebijakan menerima konsultasi melalui online dan virtual. Pemerintah daerah yang konsultasi hanya pada hari Rabu dan tamu diterima di lobby dan tempat yang terbuka. Upaya ini penting dilakukan guna memudahkan monitoring terhadap pertemuan dan menghindari potensi gratifikasi dalam bentuk apapun.
“Saya apresiasi Keuangan Daerah tidak ada pertemuan head to head dengan daerah, tapi minimal harus ada saksi, di ruangan yang ada CCTV nya, sehingga bisa monitor. Kurangi pertemuan dengan membuat sistem Digitalisasi seperti SIPD, IPERDA, dan lain-lain,” tegasnya.
Pengalaman tugas Fatoni cukup beragam. Selain pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, ia bukan orang baru di Ditjen Keuda. Sebelum menjabat Kepala Badan Litbang Kemendagri, Fatoni pernah menjabat Sekretaris Ditjen Keuda dan Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil (DBH).
Pengalaman yang lain diantaranya sebagai Kepala Bagian Protokol, Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri. Pernah juga menjabat Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama, Sekretaris Korpri dan Kepala Seksi Otsus Papua, Papua Barat dan DIY pada Ditjen Otonomi Daerah.
Pengalaman di bidang organisasi diantara Ketua Umum Senat Mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Tahun 1998-1999, Ketua Umum Forum Protokol Indonesia, Ketua Harian Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Wakil Sekretaris Eksekutif Forum Sekretaris Daerah Provinsi (Forsesdasi), dan beberapa jabatan organisasi profesi.
Menteri Dalam Negeri dalam pengarahan pelantikan menekankan pentingnya perubahan sistem di semua lini. “Kemudian menaruh orang yang tepat, orang yang tidak tepat ya ganti, pindahin, dan ganti dengan orang yang mau mengubah sistem itu,” terang Tito Karnavian. (*).
