MEDIAPUBLIKA.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menggelar kegiatan Media Update Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung periode Triwulan 2 – 2024 dengan mengundang insan media baik elektronik, cetak maupun online, di Hotel Guldin Tulip, Bandar Lampung, Senin (9/09/24).
Dalam kegiatan ini turut diundang Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung dan PT BPD Lampung, yang menyampaikan kebijakan moneter dan inflasi, Kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung dan Dukungan bank terhadap usaha UMKM.
Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)
Kinerja perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan positif, yang tercermin dari Aset perbankan yang meningkat sebesar 2,26% pada triwulan-2 2024 dibandingkan triwulan-2 2023 dari sebesar Rp121,41 Triliun menjadi sebesar Rp131,99 Triliun. Sementara jika dibandingkan dengan posisi Maret 2024 atau triwulan-1 2024 total aset perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 3,70% dari sebesar Rp127,29 Triliun menjadi sebesar Rp131,99 Triliun.
Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan Lampung di triwulan-2 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan-2 2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp1,80 Triliun atau 2,26% yaitu dari sebesar Rp79,83 Triliun menjadi sebesar Rp81,63 Triliun.
Sementara apabila dibandingkan dengan posisi triwulan-1 2024 juga mengalami peningkatan sebesar Rp2,57 Triliun atau 3,25% yaitu dari sebesar Rp79,06 Triliun menjadi Rp81,63 Triliun.
Adapun 3 sektor terbesar penyaluran kredit di Provinsi Lampung yaitu:
1. Sektor perdagangan besar dan eceran dengan share 22,46% nominal Rp18,33 Triliun,
2. Sektor konsumtif kepemilikan peralatan rumah tangga/multiguna share 19,42% nominal Rp15,86 Triliun.
3. Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan share 13,58% nominal Rp11,09 Triliun.
Penyaluran kredit kepada UMKM di Provinsi Lampung pada triwulan-2 2024 tercatat sebesar Rp32,77 Triliun atau menigkat sebesar Rp4,30 Triliun atau 15,12% dibandingkan periode tahun sebelumnya serta masih terjaga kredit bermasalah dibawah 5% (4,08%).
Kredit bermasalah (NPL) di Provinsi Lampung triwulan-2 2024 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan-2 2023 yaitu meningkat sebesar 0,15% dari sebesar 2,28% menjadi sebesar 2,43%. Namun, jika dibandingkan dengan Triwulan-1 2024 kredit NPL menurun sebesar 0,07% dari sebesar 2,50% menjadi 2,43%.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Lampung pada triwulan-2 2024 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan-2 2023 (yoy) yaitu meningkat sebesar 6,82% dari sebesar Rp62,08 Triliun menjadi sebesar Rp66,31 Triliun.
Demikian juga jika dibandingkan dengan posisi triwulan-1 2024, tercatat meningkat sebesar 3,72% dari sebesar Rp63,93 Triliun menjadi Rp66,31 Triliun.
Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan Dan Dana Pensiun (PPDP) Asuransi
Pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung secara yoy tercatat mengalami penurunan sebesar -36,41% atau turun sebesar Rp237 Miliar, dari triwulan-1 2023 sebesar Rp651 Miliar turun menjadi sebesar RpRp414 Miliar di triwulan-1 2024. Penurunan didorong dari turunnya premi asuransi umum sebesar -46,44% (Rp209 Miliar). Sementara premi asuransi jiwa di Lampung terkontraksi sebesar -13,93% yoy, atau turun sebesar Rp28 Miliar.
Dana Pensiun
Dana Pensiun di Provinsi Lampung tercatat mengalami pertumbuhan aset bersih sebesar 4,11% secara year on year (yoy), yaitu meningkat sebesar Rp5,54 Miliar dari sebesar Rp176,90 Miliar di triwulan-2 2023 menjadi sebesar Rp182,33 Miliar pada triwulan-2 2024.
Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).
Perusahaan Pembiayaan
Triwulan-2 2024 nilai outstanding piutang pembiayaan sebesar Rp10 Triliun. Secara year on year piutang pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 4,40% atau naik sebesar Rp422 Miliar. Kenaikan didukung pada piutang pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing naik sebesar 27,15% dan 4,35%.
Piutang pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, untuk 3 besar didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 34, 13%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,36%, dan transportasi dan pergudangan sebesar sebesar 7,95%.
Perusahaan Modal Ventura
Pembiayaan atau penyertaan modal ventura di Lampung secara year on year (yoy) piutang pembiayaan mengalami penurunan sebesar 10,66 Miliar atau (3,17%) menjadi sebesar Rp325,54 Miliar posisi Mei 2024 dibandingkan posisi tahun sebelumnya posisi Mei 2023 sebesar Rp336,20 Miliar. Untuk NPF tercatat mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,72% menjadi 9,82% diposisi Mei 2024.
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Perkembangan aset Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 0,17% (yoy) atau meningkat sebesar Rp62,5 juta dari sebelumnya tercatat sebesar Rp37,08 Miliar posisi April 2023 menjadi sebesar Rp37,15 Miliar pada posisi posisi April 2024. Peningkatan aset LKM didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar 18,11% (yoy) atau meningkat sebesar Rp1,82 Miliar dari posisi April 2023 sebesar Rp10,09 Miliar meningkat menjadi sebesar Rp11,92 Miliar pada posisi April 2024.
Pergadaian
Jumlah penyaluran pinjaman oleh perusahaan pergadaian di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 18,31% atau naik sebesar Rp103 Miliar dari posisi sebelumnya triwulan-2 2023 sebesar Rp710 Miliar menjadi sebesar Rp840 Miliar di triwulan-2 2024.
Fintech P2P Lending
Pertumbuhan outstanding pada triwulan-2 2024 pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending di Provinsi Lampung tumbuh sebesar 28,31% atau meningkat sebesar Rp232 Miliar menjadi Rp1,053 Triliun dari tahun sebelumnya. Pada triwulan-2 2024 lender tercatat sebesar 36.793 akun atau meningkat sebesar 96,86% dari triwulan-2 2023 sebesar 18.690 akun. dan peningkatan borrower tercatat sebesar 22,38% (yoy) yaitu dari 1.579.330 akun menjadi 1.932.834 akun pada triwulan-2 2024. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) tercatat mengalami peningkatan menjadi 3,01% pada triwulan-2 2024.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Triwulan-2 2024 jumlah Investor di Provinsi Lampung sebanyak 310.330 investor atau 2,38% dari total SID nasional yang mencapai 13.012.843 SID. Jumlah investor pasar modal meningkat yang ditunjukkan melalui single investor identification (SID) yang tumbuh 14,48% yoy atau meningkat sebanyak 39,252 SID. Jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 101.725 SID atau 32,78% dari total investor di Lampung.
Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK)
Selama triwulan-2 2024, OJK Provinsi Lampung menerima dan memproses 779 layanan konsumen. Adapun rincian jumlah layanan konsumen selama triwulan-2 2024 dapat diklasifikasikan menjadi 228 layanan pengaduan, 372 layanan pertanyaan dan 37 layanan informasi.
Dalam hal pelaksanaan edukasi, selama triwulan-2 2024, OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 36 kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 6.624 peserta (tidak termasuk audiens daring). Adapun klasifikasi peserta edukasi sendiri terdiri dari pelajar/santri, tenaga pengajar, pelaku UMKM dan masyarakat umum.
Sedangkan untuk SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), selama triwulan-2 2024 OJK Provinsi Lampung telah menyelesaikan layanan SLIK sebanyak 5.041 permohonan, yang dilakukan secara online melalui Aplikasi iDebKU maupun walk-in (datang langsung ke kantor OJK). Secara keseluruhan terdapat 3.145 layanan SLIK secara Walk-In dan 1.896 layanan SLIK via online yang telah diberikan Kantor OJK Provinsi Lampung.
Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)
Pada tanggal 7 Maret 2024 telah dilakukan rapat koordinasi antar anggota Satgas PASTI di Provinsi Lampung. Selama tahun 2024, Satgas PASTI telah melakukan sosialisasi kepada Bhabinkamtibmas Polres Tanggamus, Pesawaran, Way Kanan, Pesisir Barat, Mesuji, dan Lampung Tengah. Sampai dengan triwulan-2 2024, belum terdapat kegiatan penanganan entitas oleh Satgas PASTI.
PERKEMBANGAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD)
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung telah terbentuk 16 TPAKD atau telah terbentuk seluruhnya diantaranya 1 TPAKD provinsi dan 15 TPAKD kabupaten/kota yang telah dikukuhkan. Dalam rangka pelaksanaan program kerja, TPAKD Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja TPAKD tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota.
Progress Program TPAKD Provinsi Lampung
tahun 2024, sebagai berikut:
Kartu Petani Berjaya
Total penyaluran KUR melalui KPB sejak awal penyaluran sampai triwulan-2 2024 sebesar Rp2,71 triliun dengan jumlah debitur 53,314. Total pengguna aktif e-KPB di Provinsi Lampung sebanyak 837.702 pengguna dengan realisasi AUTP pada program KPB sebanyak 29.999 Ha.
Desa Inklusi Keuangan
Pada triwulan-2 2024 terdapat 16 Desa Inklusi Keuangan (di 5 kabupaten atau 26% dari total Kab/kota), mengalami penambahan 6 desa dari tahun 2021. Tercatat 2.601 desa dari 2.654 desa yang sudah terdapat agen laku pandai, per Juni 2024, terdapat 57.616 agen laku pandai dengan jumlah nasabah 819.042 dengan total outstanding sebesar 53, 6 Miliar. Sebanyak 227 desa terdapat Agen BUMDES yang telah terintegrasi dengan E-SAMSAT serta 828 desa yang sudah memiliki agen BUMDES. Kemudian, Desa Nabung Saham merupakan salah satu bagian dari program inisiatif TPAKD Provinsi Lampung, saat ini telah terdapat 376 investor saham di desa inklusi keuangan dengan rata-rata transaksi Rp1,01 miliar per bulan.
Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pencapaian penyaluran KUR pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,92 Triliun atau 45,91% dari kuota yang diberikan pemerintah dikarenakan kendala perubahan persyaratan pihak yang berhak mendapatkan KUR (agar tepat sasaran) dan penerbitan petunjuk teknis. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2023 dengan nominal 8,45 Triliun. Pada tahun 2024 kuota KUR yang diberikan pemerintah untuk 10 bank penyalur yang berada di Provinsi Lampung sebesar Rp10,80 Triliun. (*).
