Masa kerja Pansus akan berakhir Jumat besok, tepat 40 hari sebelum tenggat enam bulan penyampaian dokumen tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami sudah beberapa hari ini begadang, siap lembur. Energi yang terkuras tidak biasa,” ujar Ketua Pansus RPJMD, Budi Yuhanda, dalam konferensi pers, Rabu (9/8) sore.
Ia menegaskan, Pansus bekerja maraton untuk memastikan seluruh masukan, sinkronisasi kebijakan, serta aspirasi masyarakat terakomodasi dalam dokumen RPJMD.
Budi mengatakan, timnya telah menyelesaikan rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan tenaga ahli.
“Kami juga menerima masukan dari berbagai pihak, mendalami substansi, dan memastikan RPJMD ini tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab tantangan pembangunan daerah,” kata politisi Partai NasDem ini.
Budi menegaskan bahwa visi RPJMD telah disepakati: “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.” Visi ini diklaim telah selaras dengan RPJMD dan agenda pembangunan nasional.
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tiga misi pembangunan.
Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Kedua, memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
Ketiga, meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Untuk menopang ketiga misi tersebut, disusun tujuh program unggulan. Awalnya terdapat lima program dalam draft awal RPJMD, namun dua program baru ditambahkan hasil dari pembahasan lanjutan.
Lima program awal antara lain:
1. Dukungan terhadap makan bergizi gratis program ini diselaraskan dengan RPJMD sebagai upaya mengentaskan stunting.
2. Optimalisasi potensi ekonomi desa melalui penguatan BUMDes dan koperasi.
3. Lampung sebagai lumbung pangan nasional inisiatif yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
4. Inisiasi lumbung energi terbarukan.
5. Stabilisasi harga pangan dan penyediaan produk lokal di pasar tradisional.
Dua program tambahan adalah:
6. Kemantapan jalan provinsi dan dukungan untuk jalan desa. Program ini ditujukan agar Lampung mencapai target 85,7 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2026, dan di atas 90 persen pada 2030.
7. Peningkatan akses dan mutu pendidikan. Program ini menjadi perhatian utama Gubernur, mencerminkan komitmen terhadap kualitas pendidikan, termasuk kebijakan penghapusan seragam yang mahal.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang diusulkan bukan sekadar janji, tetapi bisa diimplementasikan dan berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu, aspek pendanaan dan indikator kinerja juga kami perjelas dalam dokumen akhir,” ujar Budi Yuhanda.
Pansus juga menyusun arah kebijakan sektoral untuk masing-masing OPD. Dokumen resmi lengkap akan disampaikan saat laporan RPJMD dalam Rapat Paripurna DPRD.
Salah satu arah kebijakan menyoroti pentingnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, kebijakan pertanian, hingga mitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan.
Budi menegaskan, Pansus menegaskan bahwa program yang tidak masuk dalam tujuh prioritas bukan berarti diabaikan.
“Yang tidak tercantum bukan berarti tidak dikerjakan. Semua tetap dijalankan sesuai kebutuhan dan prioritas sektoral,” tandas Budi. (*)
