MEDIAPUBLIKA.com – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung tahun 2023 di Ambassador Room Lt.2 Hotel Novotel, Bandarlampung, Selasa (19/9/23).
Rapat Koordinasi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung tahun 2023, dimana berdasarkan data BMKG diperkirakan puncak kekeringan terjadi pada bulan Agustus – September 2023 yang akan berdampak pada resiko tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Pada tahun 2023, luas kebakaran Hutan Provinsi Lampung mencapai 2.992 hektar. berdasarkan data Sipongi jumlah total titik hotspot di Provinsi Lampung dari bulan Januari – September 2023 sebanyak 533 titik hotspot dengan jumlah titik hotspot tertinggi pada bulan September 2023 sebanyak 193 titik hotspot.
Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya, baik berupa kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur maupun upaya teknis untuk pencegahan dan penanganan Karhutla tahun 2023, antara lain : Penyediaan anggaran melalui APBD Provinsi Belanja Tidak Terduga, Kesiapan personil (Polisi Kehutanan berjumlah 241 orang, Masyarakat Peduli Api berjumlah 20 kelompok, masyarakat mitra Polhut berjumlah 600 orang, Relawan peduli bencana berjumlah 27 Lembaga Swadaya Masyarakat, TNI dan POLRI dan BPBD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan kesiapan Peralatan penanganan Karhutla.
“Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan Pemerintah pusat atas kunjungannya ke Lampung dalam Rapat Koordinasi ini. Saya sampaikan apresiasi atas kehadirannya,” ucap Gubernur Lampung.
Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa dirinya dulu menginisiasi Taman Nasional Way Kambas sebagai Pusat untuk pengembangan Badak dan Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Gubernur Arinal sudah menginisiasi pembuatan kanal sebagai pembatas antara kawasan Taman Nasional dan Pemukiman penduduk agar tidak terjadi perambahan hutan secara liar.
Gubernur Arinal berharap agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memperkuat koordinasi dalam hal pengelolaan Kawasan Hutan baik yang berstatus Taman Nasional ataupun Kawasan Hutan Lindung agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaannya.
Sinergi dan Koordinasi antara Pusat dan daerah khususnya provinsi dan Kabupaten/kota akan menghasilkan satu kekuatan dan kebersamaan yang akan berdampak terhadap kelancaran pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Lampung.
“Saya ingin kita bersama-sama menciptakan terjadinya kekuatan yaitu persatuan, bagaimana persatuan akan timbul kalau kita nggak bersama, ini perlu saya ingatkan,” tegas Arinal Djunaidi.
Gubernur mengingatkan agar kawasan hutan Lindung seperti Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Way Kambas, kawasan Hutan Lindung Way Kanan betul-betul dipelihara dan dijaga dengan maksimal agar fungsi hutan tetap terjaga dengan baik.
“Saya ingin supaya luas hutan Provinsi Lampung dan luas kawasan tetap harus kita jaga secara maksimal dan berfungsi kawasannya,” pungkasnya.
Sementara itu Asisten Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam Brigjen Pol. Drs. Lakoni S.H., M.H., yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Lampung 2023 menyampaikan ringkasan Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan hari ini.
Lakoni menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi hari ini merupakan salah satu tugas dari Kemenkopolhukam yaitu: mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan Karhutla, mengkoordinasikan pengendalian serta upaya penanggulangan Karhutla, melaksanakan pantauan dan evaluasi Karhutla.
Selanjutnya Lakoni menyampaikan Closing Statement Menkopolhukam Mahfud MD tentang Karhutla yaitu :
1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bersinergi dan saling membantu dalam mengantisipasi Karhutla,
2. Segera selesaikan hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi terkait Karhutla di wilayah masing-masing.
Selanjutnya Perwakilan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup Ir. Thomas Tandi Bua A.N. M.Sc. sebagai Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan memaparkan data tentang Karhutla di Indonesia dan Provinsi Lampung tahun 2023 sekaligus Manajemen Pengendalian Karhutla di Indonesia Sepanjang Tahun 2023.
Paparan dilanjutkan oleh Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang manajemen penanggulangan bencana akibat Kebakaran hutan dan lahan.
Selanjutnya Deputi V Bidang Pertahanan Negara Kemenkopolhukam menyampaikan beberapa saran dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan Karhutla di Provinsi Lampung tahun 2023. (*).
