Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung ini, Pj. Gubernur Samsudin menekankan langkah-langkah pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Lampung dan menargetkan tingkat inflasi yang lebih stabil, sesuai dengan standar nasional.
Samsudin menegaskan bahwa target inflasi nasional tahun 2024 adalah 1,5% hingga 3,5%, dengan angka ideal yang diharapkan berada pada kisaran 2,5% plus-minus 1%.
“Kita perlu upaya pengendalian yang terukur agar inflasi di Lampung tidak melebihi standar nasional, namun juga tidak terlalu rendah,” tegas Samsudin.
Pj. Gubernur Samsudin juga menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat dan sistematis untuk memantau pergerakan inflasi di Lampung.
“Lampung harus memiliki interval data yang tepat, khususnya di Pulau Sumatera. Kabupaten Pringsewu misalnya, saat ini berada di peringkat pertama dengan kenaikan Indeks Harga Pedagang (IPH) sebesar 1,75%, diikuti Tulang Bawang Barat dengan kenaikan IPH sebesar 1,48%,” jelasnya.
Beberapa daerah lain juga menjadi perhatian utama. Kabupaten Way Kanan menempati urutan ketiga dengan kenaikan IPH sebesar 1,13%. Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji, yang sebelumnya memiliki tingkat inflasi yang tinggi, kini mulai menunjukkan perbaikan.
Samsudin mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini, namun tetap mengingatkan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan.
Selain itu, Pj Gubernur Lampung menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih informatif dalam mengkomunikasikan langkah-langkah pengendalian inflasi kepada masyarakat.
“Langkah-langkah pengendalian inflasi harus berbasis pada data yang akurat dan perlu disosialisasikan dengan baik agar masyarakat juga memahami peran mereka dalam menjaga stabilitas harga,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Samsudin meminta agar distribusi pangan di seluruh wilayah Lampung, khususnya melalui Bulog, terus diawasi secara ketat.
“Kita harus memastikan ketersediaan bahan pokok hingga Desember2024, bahkan hingga Natal dan Tahun Baru. Stok di Bulog harus cukup hingga Januari 2025,” tegas Samsudin.
Dalam kesempatan tersebut, Samsudin juga menginformasikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima Insentif Fiskal untuk Daerah Berprestasi dalam Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah dari Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Insentif ini diharapkan dapat digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi di seluruh Lampung.
Ia juga mengarahkan para kepala daerah untuk memantau perkembangan inflasi di wilayah masing-masing secara intensif, serta terus berkoordinasi dengan satgas pangan dalam menjaga kelancaran distribusi dari tingkat distributor hingga ke pengecer.
“Pemantauan yang efektif harus dilakukan secara rutin agar inflasi di Lampung tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Samsudin mengapresiasi Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia yang telah bekerja sama dalam pengendalian inflasi. Ia berharap sinergi antara seluruh pihak dapat terus ditingkatkan.
Samsudin menutup arahannya dengan menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara komprehensif.
“Kita perlu memastikan semua aspek, mulai dari pasokan, distribusi, hingga stabilitas harga berjalan dengan baik. Tidak ada yang boleh diabaikan dalam upaya menjaga inflasi tetap stabil di Lampung,” tutupnya.
Dengan arahan yang jelas dan langkah-langkah konkret yang direncanakan, diharapkan Provinsi Lampung dapat terus menjadi contoh dalam pengendalian inflasi di Pulau Sumatera. Samsudin optimistis bahwa dengan kerja sama yang solid, target inflasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dan ekonomi Lampung akan tetap stabil.
High Level Meeting ini juga dihadiri oleh Kepala Daerah Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Kehadiran para pemimpin daerah ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk mengatasi tantangan inflasi di wilayah masing-masing.
Pertemuan HLM ini tidak hanya menjadi sarana diskusi, namun juga wujud nyata dari keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi inflasi yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah. Langkah-langkah yang diambil pada pertemuan ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat luas. (*)
