MEDIAPUBLIKA.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama petani Singkong sempat diwarnai keributan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung di ruang Rapat Utama, Senin (13/1/25).
Berdasarkan pantauan media ini, keributan itu bermula dari pihak petani yang menilai bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung lambat dalam menangani masalah harga singkong di Lampung.
Bahkan, petani meminta DPRD Lampung dapat memutuskan hasil pertemuan hari ini bersama petani singkong.
Sedangkan, anggota Panitia Khusus (Pansus) singkong Condrowati sudah mengusulkan Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai payung hukum singkong di Lampung.
Namun, Hal itu sempat diwarnai keributan diawali dengan dengan tidak mau saling mengalah dalam dialog yang digelar.
“Kami tidak mau dininabobokan lagi. Kami hanya menuntut agar SKB itu diterapkan. Ayo kita ke luar menemui massa, ajak Pejabat (Pj) Gubernur dan Ketua DPRD Lampung,” tegas Maradoni, Perwakilan petani dari Lampung Timur.
Suasana kian memanas setelah Budhi Condrowati menggebrak mejanya. “Saya juga petani singkong,” tegasnya.
Para petani terpancing emosi tidak terima dengan sikap Budhi Condrowati. Mereka pun meminta Budhi untuk ke luar dari ruang rapat. Suasana pun berhasil dikondisikan setelah Budhi ke luar dari ruangan.
Maradoni menegaskan, Budhi yang merupakan perwakilan lembaga DPRD tak bisa bersikap anarkis di hadapan massa.
“Ya gak boleh secara etika dan adab. Namanya menghadapi masyarakatnya sendiri, dia harus mendengarkan,” kata Maradoni.
“Jangan dia gebrak meja. Ini semua masyarakat dia. Dia kan perwakilan lembaga,” tambahnya. (*).
