MEDIAPUBLIKA.com – Dalam waktu dekat, Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, dikabarkan akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Perubahan ini datang setelah sebelumnya ia juga telah memutasi 39 pejabat eselon III dan IV. Anggota DPRD Lampung dari Partai Golkar, Ismet Roni menyambut hal ini dengan pemahaman yang bijak.
Bagi pria yang kerap disapa Batin ini, rolling jabatan bukanlah sekadar keputusan administratif, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan cermat. “Pj Gubernur tentu memiliki ketentuan dan sudah mendapatkan izin dari Kemendagri,” ucapnya, Jumat (27/9).
Namun, di balik dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Ismet menyampaikan sebuah catatan penting. Rolling jabatan, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan persetujuan pusat, tapi juga harus benar-benar memperhatikan kompetensi individu yang ditempatkan.
Kompetensi yang tepat, menurutnya, akan menjaga harmoni dan menghindari perasaan kecewa di kalangan aparatur pemerintahan. “Kalau bisa rolling itu sesuai dengan kompetensi. Jangan sampai ada yang merasa penempatannya tidak sesuai, karena hal itu bisa menimbulkan kekecewaan,” tegasnya.
Ada keinginan kuat agar kebijakan ini tidak hanya dijalankan dengan prosedur yang benar, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak psikologis pada para pejabat yang terkena rolling.
Dalam setiap kebijakan, Ismet menekankan pentingnya kecermatan agar langkah ini tidak justru memicu persoalan baru. Harapannya, perubahan yang dilakukan mampu memperkuat roda pemerintahan, terutama dalam menghadapi momentum Pilkada.
“Kita ingin Pilkada berjalan damai, dan rolling ini bisa mendukung terciptanya suasana itu,” tambahnya.
Penempatan yang sesuai, kompetensi yang sejalan dengan jabatan, itulah yang menjadi pesan utama Ismet. Rolling jabatan, pada akhirnya, bukan sekadar tentang memindahkan pejabat dari satu posisi ke posisi lain, melainkan tentang memastikan bahwa orang yang tepat berada di tempat yang tepat.
Dilansir pembaruan, perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung belakangan ini menjadi sorotan. Bukan hanya karena dampaknya yang besar terhadap roda pemerintahan, tetapi juga karena sejumlah nama dari tingkat kabupaten kini mengisi posisi strategis di provinsi. Langkah ini tentu mengundang perhatian publik.
Fenomena ini jarang terlihat di masa-masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Apakah ini sebuah perubahan visi besar-besaran atau sekadar manuver politik? Banyak yang bertanya-tanya.
Terlebih, ada pejabat-pejabat yang memiliki reputasi baik di daerah mereka yang kini dihadapkan pada tanggung jawab lebih besar. Tentu, harapan besar disematkan kepada mereka. Apakah kebijakan ini akan membawa angin segar bagi pembangunan daerah atau justru memunculkan dinamika baru? Yang jelas, publik menantikan bagaimana langkah para pejabat baru ini akan berkontribusi bagi masa depan Lampung. (*).
