MEDIAPUBLIKA.com – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menjadi narasumber pada acara Tempo Energy Day 2022 dengan Tema “Inisiatif Daerah Menuju NZE 2060,” melalui Virtual Meeting, di Ruang Rapat Command Center Lt.II Diskominfotik, Rabu (19/10/22).
Dalam kesempatan tersebut, Fahrizal Darminto memaparkan potensi energi terbarukan yang dimiliki oleh Lampung, dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Lampung berkaitan dengan energi, bahwa sejak tahun 2012, di Lampung sudah menerapkan Peraturan Gubernur Lampung No 32A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Dan sudah punya target-target penurunan untuk tiap sektor, mulai dari sektor energi, transportasi, limbah dan persampahan.
Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya upaya memperluas penghijauan Provinsi Lampung di sektor pertanian, menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melindungi serta mengembangbiakkan mangrove supaya mangrove Lampung bisa menghijau. Dan hal ini ditekankan dengan semangat membangun sektor pariwisata.
Selain itu untuk sektor energi dan transportasi merupakan sektor yang paling besar emisi karbonya, tetapi pemerintah sudah menyiapkan skema intensif misalnya menggunakan mobil listrik.
“Kami sangat yakin bahwa masyarakat antusias terkait akan diadakannya mobil listrik, karena ramah lingkungan,” ucap Fahrizal.
Di Provinsi Lampung juga ada kampanye untuk penanaman modal, industri dan lain-lain, sedangkan dengan pihak OJK Provinsi Lampung telah melakukan kampanye perbankan untuk mendorong kredit investasi penanaman modal.
“Kita sangat dorong itu, mulai dari proses perizinan, pembiayaan dan lain-lain itu kita utamakan,” tambahnya
Setelah itu untuk sektor limbah dan persampahan, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong Kabupaten/kota dalam rangka pengelolaan sampah, mengubah sampah menjadi hal yang berguna dan tidak hanya menjadi sampah.
“Kita sudah memiliki Perda pengolahan sampah dan akan di proses menjadi Pergub, sehingga pengolahan sampah itu nantinya akan menjadi lebih ramah lingkungan. Mulai dari rumah tangga didorong agar mengolah sampah sendiri, sampah organik diolah menjadi barang ekonomis. Sektor limbah dan persampahan ternyata cukup besar memberikan emisi karbon,” lanjutnya.
Terkait dengan energi di Provinsi Lampung beberapa kantor atau instansi sudah memiliki tenaga panel surya sehingga bisa mengurangi konsumsi energi listrik yang sumbernya dari batu bara.
Terkait bagaimana provinsi lampung mendorong investasi untuk mengembangkan pembangkit listrik dari energi terbarukan panas bumi, Pemprov Lampung terus berupaya mendorong investor untuk masuk ke sektor energy terbarukan, seperti panas bumi salah satunya.
Disampaikan pula bahwa di provinsi lampung ada best practice dengan zero waste, dimana ada peternakan sapi, kotoran sapinya diolah menjadi bio gas, bio gas nya bisa menjadi bahan baku rumah tangga. Ada perkebunan nanas dimana sampah nanas tersebut menjadi makanan sapi.
“Jadi ternaknya lebih bagus, kotoran sapi nya diolah menjadi bio gas, bio gas nya menjadi konsumsi energy rumah tangga,” tambahnya
Best practice yang bisa dikembangkan, didorong dan tentunya memberikan keuntungan kepada investasi yang bisa mengembangkan inovasi seperti ini. Karena di lampung juga sudah berupaya mengintegrasikan sektor perkebunan sawit dan ternak.
Provinsi Lampung juga mendorong masyarakat untuk menggunakan pupuk organik, dengan semakin banyak penggunaan pupuk organik maka konsumsi dari pupuk pertanian bisa berkurang dan dampak yang diterima sangat baik.
Beberapa perusahaan di lampung sudah melakukan kombinasi, kalau selama ini mereka menggunakan energy batu bara sekarang sudah kombinasi, sebagian dari cangkang sawit. Sehingga cangkang sawit yang selama ini limbah sekarang bisa menjadi pembaruan energy guna mengurangi penggunaan batu bara.
Hal tesebut merupakan pendekatan-pendekatan yang terus dilakukan, dan pada saat ini provinsi lampung juga sedang mengembangkan pembangunan Bakauheni Harbour City dan itu juga pendekatannya adalah pariwisata yang sangat ramah lingkungan, hemat energi dan ekonomi hijau.
Sementara itu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, meminta kepada masing-masing daerah untuk mendorong pemerintahan didaerahnya guna mengimplementasikan potensi daerah yang ada.
Menurutnya, diperlukan juga penambahan kewenangan dari pemerintah untuk lebih aktif lagi berkontribusi pada pembangunan-pembangunan. Tidak hanya di aspek kebijakan tetapi percepatan juga sangat dibutuhkan.
Infrastruktur energi mulai dari tahun depan dimulai pengembangan dan percepatan nya lagi. Pemerintah pusat telah membangun infrastuktur untuk pembangunan daerah yang tertinggal, salah satu contohnya adalah pendirian atau penyaluran listrik ke desa-desa atau ke daerah terpencil, terdepan juga terluar harus tetap terdorong kemajuannya.
Hadir dalam acara, Kepala Bappeda Mulyadi Irsan, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Emilia Kusumawati.
Hadir secara virtual Redaktur Tempo Martha Warta Silaban, Kadis Penanaman Modal Gorontalo Bambang Prihandoko, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Gubernur Bali Wayan Koster. (*).
