MEDIAPUBLIKA.com – Kasus pandemi covid-19 varian Omicron di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan.
Peraturan pemerintah yang dibuat untuk dapat menekan angka penularan virus covid-19 sudah disahkan, namun bagaimana dengan ekonomi masyarakat jika penerapan protokol kesehatan akan di perketat kembali seperti penerapan jam malam yang tentunya akan menggangu perekonomian masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syarif Hidayat mengatakan persiapan pemerintah Provinsi harus diperjelas dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan varian apapun.
“Dalam pembahasan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2022 malah tidak di anggarkan secara khusus, bukannya hal ini juga perlu untuk dapat memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak,” ucap Syarif, Sabtu (12/02/22).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga menambahkan kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
“Peningkatan kasus perhari di provinsi Lampung juga menjadi perhatian khusus, pemerintah seakan tidak siap dalam menghadapi pandemi covid-19 varian Omicron,” tambahnya.
Syarif mengatakan bahwa dalam pembahasan anggaran dirinya sampai mempertanyakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
“Bahkan saya sudah bertanya langsung kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengapa tidak ada anggaran khusus penanganan covid-19 di tahun 2022 sedangkan ditakutkan tahun 2022 pandemi ini belum berakhir dan bisa jadi malah meningkat,” kata dia.
Pemerintah Provinsi Lampung dapat membantu masyarakat dengan memberikan bantuan modal untuk pelaku UMKM supaya dapat bertahan ditengah pandemi covid-19.
“Harusnya kan dari anggaran penanganan tersebut pemerintah dapat membantu masyarakat dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM untuk dapat bertahan dalam memutar roda perekonomiannya bukan hanya sekedar memberikan paket sembako yang jumlahnya juga terbatas,” tutupnya. (*).
