MEDIAPUBLIKA.com – Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana menghadiri kunjungan kerja Menteri Sosial Drs. H. Saifullah Yusuf dalam rangka peninjauan calon lokasi sekolah rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI, di Gg. Turunan, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, Senin (12/05).
Eva Dwiana menegaskan, pihaknya siap menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi demi memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bandar Lampung bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui program tersebut.
“Untuk anak-anak tidak mampu di Bandar Lampung, tentu kita usulkan semua ke Kementerian Sosial. Namun, keputusan tetap dari pusat, kami hanya mendukung penuh dan siap berkolaborasi,” ujar Eva Dwiana dalam keterangan yang diterima pada Selasa (13/5).
Ia melanjutkan, sekolah rakyat dibuka untuk 1.000 kuota yang diharapkan sebagian anak kurang mampu tidak terlayani.
Program sekolah rakyat direncanakan mulai berjalan pada Juli 2025 dengan kapasitas hingga 1.000 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sebelum memasuki pembelajaran formal, seluruh siswa akan menjalani masa matrikulasi dan orientasi. Kegiatan pendidikan yang diterapkan oleh sekolah rakyat, mengadopsi kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Program ini juga menekankan pada penguasaan bahasa Inggris, Arab, serta pendidikan karakter,” ucapnya.
Eva menuturkan, pihaknya telah melaksanakan seluruh arahan dari kementerian sosial terkait pendataan dan pengusulan calon siswa yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.
Ia mengharapkan, sinergi antara pemerintah Kota Bandar Lampung, pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat dapat memperluas jangkauan program ini.
“Harapan kita, dengan bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kota, kita senang bisa berkolaborasi. Insya Allah sebanyak mungkin calon siswa yang tidak mampu akan kita bantu daftarkan,” ujarnya. (*)
