MEDIAPUBLIKA.com – Wakil Ketua III TP PKK Provinsi Lampung Erna Suud Hanan, mewakili Ketua TP PKK Provinsi Lampung, kembali melaksanakan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan bantuan dari TP PKK Provinsi Lampung dan sejumlah OPD Pemprov Lampung di Kabupaten Tulangbawang, Kamis (10/11/2022).
Kunjungan kerja dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Model Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Dalam Kunjungan yang dipusatkan di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, tersebut juga dilangsungkan penyerahan bantuan dari TP PKK dan sejumlah OPD Provinsi Lampung kepada masyarakat.
Ketua TP PKK Riana Sari Arinal, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Ketua III TP PKK Provinsi Lampung Erna Suud Hanan mengatakan, sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dan agenda kerja Pemerintah Provinsi Lampung, maka pada
tahun ini TP PKK Provinsi Lampung sebagai mitra Pemerintah, memprioritaskan 3 isu utama yaitu “Pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan pencegahan stunting”, yang sekaligus menjadi tema kunjungan kerja pada hari ini.
Isu pemberdayaan perempuan hakikatnya bukan menjadikan ibu-ibu sebagai pesaing bagi bapak bapaknya, tapi ibu-ibunya diharapkan bisa menjadi mitra dan pelengkap bagi bapak-bapaknya serta bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi berkualitas.
“Kenapa permasalahan stunting atau kerdil ini menjadi sangat penting, karena stunting akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia,” Ujarnya.
Stunting, tambahnya, berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.
Meskipun berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) capaian Provinsi Lampung dalam penurunan stunting sudah cukup baik, dari 26,26% pada tahun 2019 menjadi 18,15% di tahun 2021 (dibawah nasional 24,4%), akan tetapi masih dibutuhkan kerja keras kita semua untuk mewujudkan Provinsi Lampung bebas stunting masih sangat diperlukan.
Hal itu lah yang melatarbelakangi kunjungan kerja Tim Penggerak PKK pada hari ini yang dilaksanakan bersinergi dengan beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung seperti Dinas Kesehatan; BKKBN; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas PMD; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; PMI dan Pokja PAUD Provinsi Lampung.
“Dan kami menjadikan desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak sekaligus desa/kelurahan konvergensi penanganan dan pencegahan stunting ini sebagai contoh ideal kelembagaan dan kegiatan minimal yang seyogyanya ada dalam suatu kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil,” tegasnya.
Ini juga menjadi contoh keroyokan program oleh OPD pada lokus yang sama mulai dari pendataan yang akurat sebagai dasar kebijakan; pelibatan perempuan dan anak dalam proses musrenbangdes; penguatan usaha ekonomi bagi ibu-ibu keluarga berencana pemenuhan hak anak di sisi kesehatan dan pendidikan dengan pemberian ASI eksklusif, revitalisasi posyandu, PAUD holistik integratif, sekolah ramah anak dan pusat kegiatan anak,
Pemenuhan gizi keluarga dengan penguatan KWT dan pemanfaatan lahan paket kebun, kandang, dan kolam serta kemampuan ibu-ibunya untuk mengolah makanan bergizi; pola pengasuhan keluarga yang baik dan penguatan
“Remaja menjadi koselor sebaya dan yang paling penting adalah ibu-ibu PKK yang dapat menjadi penggerak di kelurahan,” .
Sementara itu Bupati Tulangbawang yang diwakili Sekretaris Daerah Ir Anthoni MM mengatakan, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga telah memfokuskan masalah stunting ini menjadi prioritas, menjadi agenda utama dengan berbagai program dan langkah-langkah yang sudah dilakukan bersama sehingga angka stunting di Tulangbawang menjadi yang terendah di Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah, angka kasus stunting di Kabupaten Tulang Bawang sudah menurun dari 32,49% pada tahun 2018 dan menjadi 9.5% pada tahun 2021. Hal tersebut berjalan lurus dengan instruksi Presiden, bahwa pada tahun 2024 angka prevalensi stunting harus menyentuh angka 14%. Prestasi tersebut tentunya harus pertahankan dan bahkan kita tingkatkan,” terangnya.
Sebagai usaha penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang, pemkab Tulangbawang mempunyai kelompok Bina Keluarga Balit (BKB) sebanyak 154 kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) 152 kelompok, serta Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa 26 kelompok.
Dengan pendampingan dan program kerja yang cukup masif, diharapkan angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang dapat terus menurun.
Sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting, juga telah di tetapkan 5 (lima) pilar pencegahan stunting yang diharapkan dapat menurunkan angka stunting, yaitu:
- Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
-
Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
-
Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
-
Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, dan 5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
Pemerintah Tulang Bawang juga ikut mendukung kegiatan Desa/Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Untuk tahun ini, DRPPA di Tulang Bawang ada dua Kampung yang menjadi Pilot Project yaitu Kampung Banjar Dewa dan Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung. (*).
