MEDIAPUBLIKA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menggelar rapat koordinasi bulanan yang dipimpin oleh Walikota Bambang Iman Santoso dan Wakil Walikota Rafieq Adi Pradana, di Aula Pemkot Metro, Selasa (4/3/25).
Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta perwakilan instansi vertikal untuk membahas evaluasi program kerja strategis, peningkatan pelayanan masyarakat, dan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Walikota Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa rapat kali ini difokuskan pada silaturahmi awal setelah dirinya dan Wakil Walikota dilantik oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025.
Ia menekankan pentingnya kerja maksimal dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghadapi tantangan ke depan.
“Pelantikan kami tahun ini memiliki nuansa berbeda karena dilakukan secara serentak di tingkat nasional. Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia,” ujarnya.
Bambang juga meminta seluruh OPD segera menangani revitalisasi infrastruktur, termasuk perbaikan jalan rusak, revitalisasi TPAS Karang Rejo, pencegahan banjir, peningkatan fasilitas umum lalu lintas, serta pelayanan kesehatan.
Wakil Walikota Rafieq Adi Pradana menegaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menjadi tantangan utama tahun ini.
Ia menjelaskan, efisiensi bukan sekadar pengurangan anggaran, melainkan prioritas pada kegiatan strategis dan pencegahan pemborosan.
“Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Kami meminta OPD mencari cara kreatif untuk mempertahankan kualitas pelayanan meski dengan anggaran terbatas,” ujar Rafieq.
Ia menambahkan, efisiensi akan difokuskan pada pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, kegiatan seremonial, studi banding, seminar, dan publikasi. Namun, anggaran untuk program sosial tidak akan dipotong dan harus tetap menjadi prioritas.
Rafieq menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam mengelola anggaran, terutama untuk kegiatan lintas sektor.
“Koordinasi yang baik sangat diperlukan karena banyak anggaran yang tidak bisa dikelola oleh satu OPD saja,” ujarnya.
Ia juga meyakini bahwa prinsip efisiensi anggaran dapat dipelajari dengan mudah, baik secara formal maupun non formal. “Manajemen efisiensi akan menjadi kunci penting dalam kebijakan Pemkot Metro ke depan,” tambahnya.
Pemkot Metro berharap kebijakan ini dapat meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien, sesuai arahan pemerintah pusat. (ADV).
