MEDIAPUBLIKA.com – Dukungan aksi pejuang Palestina yang merangsek masuk ke wilayah-wilayah yang diduduki Israel mendapat sambutan luas dari masyarakat dunia. Di Sydney Australia, ratusan orang berkumpul untuk berunjuk rasa menunjukkan dukungannya terhadap serangan Palestina ke wilayah terjajah.
Seperti dilansir The Guardian, unjuk rasa di Sydney, yang diselenggarakan oleh Palestine Action Group Sydney, menuntut Australia memutuskan hubungan dengan Israel. Mereka berbaris dari Balai Kota ke Gedung Opera Sydney pada hari Senin, tiba sekitar jam 7 malam, di mana landmark tersebut sebelumnya diterangi dengan warna biru dan putih sebagai representasi dukungan kepada Israel.
Hal yang sama terjadi di Istanbul, Turki, di mana ribuan warga Turki di Istanbul berpartisipasi dalam pawai yang disebut “Pawai Fatah” untuk mendukung Palestina. Aksi serupa juga digaungkan di Sanaa di Yaman, di mana para pendukung Houthi yang membawa bendera Palestina merayakan serangan terhadap Israel, yang oleh Hamas disebut sebagai Badai al-Aqsa.
Tidak ketinggalan pula di Toronto, Kanada, masyarakat juga turun ke jalan menyatakan dukungannya kepada Palestina dalam merebut wilayahnya kembali. Termasuk pula warga New York dan Chicago yang menunjukkan solidaritasnya atas perjuangan Palestina.
Uniknya, sikap anti-Israel tersebut tidak saja ditunjukkan oleh warga non-Yahudi, bahkan sekelompok warga Yahudi pun turut membakar bendera Israel. Melalui platform media sosial X (dulunya Twitter), organisasi bernama Torah Judaism memposting video pembakaran bendera Israel dan menyatakan dengan tegas bahwa Israel bukanlah negara bangsa Yahudi, dan Israel tidak mewakili orang-orang Yahudi.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta mengatakan bahwa kekerasan di Palestina tidak akan pernah berhenti total selama Israel terus menjajah Palestina. Menurutnya, tidak ada yang bisa menerima penjajahan yang di dalamnya terdapat represi, kekerasan dan pelecehan nilai nilai kemanusiaan selama lebih dari 70 tahun.
“Kebijakan penjajahan yang rasis dan penuh kebencian yang diterapkan terhadap mereka bahkan sebagian besar dari mereka telah diperlakukan seperti hidup dalam penjara terbuka selama lebih dari 25 tahun akibat dari kebijakan mengisolasi wilayah mereka,” tegasnya saat dihubungi di Jakarta (10/10).
Bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan serupa dan harus berjuang sendiri merebut kemerdekaan nya melalui perang kemerdekaan, sangat memahami apa yang sedang dialami Bangsa Palestina.
“Rasanya naif kalau orang membayangkan mereka akan menerima terus dan suatu saat tidak akan memberontak dengan kekerasan sebagai langkah terakhir mempertahankan eksistensi dan kehormatan mereka.”
Sesuai dengan amanah UUD 1945, untuk menghilangkan penjajahan di dunia, Indonesia perlu menggalang dukungan lebih luas ke negara-negara yang selama diam atau mendukung Israel. Dukungan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jerman atas kejahatan Israel terhadap Palestina menjadikan Israel masih terus melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.
“Indonesia juga bisa mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk lebih tegas terhadap Israel dan lebih maksimal mendukung Palestina,” ungkapnya.
Dampak serangan masif pejuang Palestina berhasil menurunkan jumlah pemukim Yahudi yang menyerbu ke Masjid Al-Aqsha. Jika sebelumnya jumlah pemukim Yahudi israel yang menyerbu Masjid Al-Aqsha di hari-hari biasa atau normal mencapai ratusan orang, paska operasi Badai Al-Aqsa hanya mencapai 76 orang saja.
Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) kembali membuka donasi untuk warga Indonesia yang ingin membantu warga Gaza korban perang. Memasuki musim dingin ini, kebutuhan selimut, obat-obatan, bahan makanan pokok meningkat tajam mengingat Israel juga membombardir rumah sakit, rumah penduduk dan aset-aset vital seperti aliran air.
“Kami terus konsisten membantu Palestina melalui aksi kemanusiaan. Mengingat ini adalah masa-masa tersulit mereka, maka bantuan dari seluruh dunia khususnya masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan saat ini. Bantuan tersebut akan kami salurkan dalam waktu dekat melalui beberapa tahapan,” ungkap Ketua Umum KNRP Soeripto. (*).
