MEDIAPUBLIKA.com – Pemulihan Desa Adat Sade pascakebakaran tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali rumah warga. Pemerintah diminta memastikan pemulihan juga menyentuh sektor ekonomi, ruang usaha, serta sumber penghidupan masyarakat yang terdampak.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Partai NasDem, Nessy Kalvia, saat meninjau langsung kondisi Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (28/8/2026).
Nessy datang bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI serta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam (22/8/2026) menghanguskan 167 bangunan di kawasan adat tersebut. Bangunan yang terbakar meliputi rumah adat, art shop, lumbung, hingga sejumlah fasilitas lainnya.
Sebanyak 120 kepala keluarga atau sekitar 320 warga turut terdampak akibat musibah tersebut.
Nessy mengapresiasi respons Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah, TNI-Polri, masyarakat, serta berbagai pihak yang bergerak membantu penanganan sejak kebakaran terjadi hingga masa pascakebakaran.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian masyarakat luas yang terus mengalirkan bantuan kepada warga Sade.
“Yang kita lihat hari ini, kepedulian masyarakat luar biasa. Bantuan datang dari berbagai pihak. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Sade tidak sendiri,” ujar Nessy.
Namun, menurut Nessy, bantuan darurat harus segera dilanjutkan dengan program pemulihan yang terukur dan berkelanjutan. Jangan sampai warga terlalu lama berada dalam ketidakpastian setelah kehilangan tempat tinggal sekaligus sumber penghasilan.
Ia menegaskan, pemulihan Desa Adat Sade harus melihat masyarakat sebagai pusat penanganan.
“Yang kita pulihkan bukan hanya rumah, tetapi kehidupan masyarakatnya. Kalau rumahnya kembali tetapi penghidupannya tidak kembali, pemulihan belum selesai,” tegasnya.
Nessy juga meminta pembangunan kembali kawasan Sade tetap mempertahankan karakter dan identitas budaya masyarakat Sasak.
Menurutnya, Sade bukan semata-mata destinasi wisata, melainkan ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai adat dan budaya yang harus dijaga.
Karena itu, pembangunan kembali harus memperhatikan tata ruang, arsitektur tradisional, serta nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi identitas Desa Adat Sade.
Selain pemulihan, Nessy turut menyoroti pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Ia mendorong pemerintah meningkatkan dukungan anggaran untuk mitigasi agar penanganan bencana tidak selalu bersifat reaktif setelah kejadian.
“Mitigasi jangan baru diperkuat setelah bencana terjadi. Anggaran untuk mitigasi dan kesiapsiagaan harus mendapat perhatian lebih besar. Kita harus membangun masyarakat yang lebih siap dan aman,” katanya.
Sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII, Nessy menyatakan akan membawa aspirasi dan temuan dari lapangan ke dalam fungsi pengawasan DPR RI.
Ia berharap proses pemulihan Desa Adat Sade dapat berjalan cepat, tepat sasaran, serta tidak kehilangan identitas budaya masyarakat setempat.
Bagi Nessy, keberhasilan pemulihan bukan hanya ketika bangunan kembali berdiri, tetapi ketika rumah, penghidupan, budaya, dan rasa aman masyarakat Sade benar-benar kembali.
(Imam)
