MEDIAPUBLIKA.com – Pemkab Pesisir Barat Melalui Badan Kesatuan bangsa dan Politik menggelar Sosialisasi Pengawasan Dini Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022.
Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal, SH., MH membuka secara resmi Sosialisasi tersebut di Aula Hotel Monalisa Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah.
Hadir dalam sosialisasi, wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH, Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat, Forkopimda Lambar-Pesibar, beberapa OPD Terkait, para Camat Se-Kabupaten Pesisir Barat serta Organisasi kemasyarakatan.
Ketua Panitia Kaban Kesbangpol Syahrial Abadi, S.Sos.,M.M dalam laporannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini mengacu pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial. “Tujuannya adalah meningkatkan peran tim terpadu dan masyarakat dalam rangka penanganan efektivitas gangguan keamanan dalam negeri dan menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan yang kondusif dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan menuju Kabupaten Pesisir Barat sejahtera bersama,” jelas Syahrial, Selasa (20/09/22).
Syahrial menjelaskan, Sosialisasi ini dilaksanakan guna untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan, serta partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan untuk memelihara keamanan dan ketentraman guna terciptanya stabilitas nasional dalam daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal, SH.,M.H dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta upaya menjaga stabilitas nasional menjelang tahun politik ini. “Maka Pemerintah bersama- sama dengan para pemangku dari berbagai unsur masyarakat, Pemerintah Daerah, Polri, TNI dan kejaksaan serta instansi terkait untuk bergandeng tangan, bahu membahu untuk selalu siap siaga dan waspada dalam mengantisipasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul,” jelas Bupati Agus Istiqlal.
Selanjutnya, salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah adalah dengan melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini penanganan konflik sosial di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 yang bertujuan agar masyarakat bersama pemerintah dan segenap elemen masyarakat berkoordinasi secara harmonis menjaga stabilitas ketahanan dan keamanan di Kabupaten Pesisir Barat.
Bupati mengatakan, seperti diketahui bersama di indonesia sering terjadi konflik sosial, menyikapi hal tersebut peran tim penanganan konflik sosial di daerah serta masyarakat perlu ditingkatkan, dengan melaksanakan deteksi dan pencegahan dini dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
“Untuk itu, melihat pentingnya acara ini diminta kepada bapak dan ibu untuk mengikuti sosialisasi dengan serius dan semangat, sehingga didapat kesatuan langkah dan harmonisasi dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan,” tutupnya. (ADV).
