MEDIAPUBLIKA.com – Pada kunjungan Pimpinan PKS Lampung bersama pengurus DPW PKS Lampung ke kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Kamis (27/5/2021), menangkap ada sinyal kesamaan antara PKS Lampung dengan Walhi Lampung terutama pada berbagai isu yang menyangkut persoalan lingkungan.
Diantara kesamaan yang mengemuka antara dua institusi ini adalah sikap yang sejalan pada proses pembahasan dan dialektika RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law hingga disahkannya menjadi aturan perundangan. Serta beberapa hal terkait isu lingkungan lainnya.
“Kami melihat betapa aktifnya Walhi Lampung ikut serta dalam dialektika dan pembahasan secara kritis RUU Omnibus Law di level provinsi, bahkan hingga berujung penolakan atas disahkannya UU tersebut, dengan berbagai argumen yang dibangun,” kata Iman Ibnu Chambali Chasan, Ketua Bidang Ekuintek LH DPW PKS Lampung.
Begitupun PKS baik ditingkat pusat melalui Fraksi PKS DPR RI dan di tingkat Provinsi Lampung. “Terakhir Fraksi PKS DPRD Lampung ikut menolak bersama masa aksi pada aksi demonstrasi pada tahun lalu,” ungkap Iman.
Sementara, Heni Nurmaini, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Lampung, berharap akan ada aksi bersama sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan. Terlebih dalam hal pengelolaan sampah.
“Seperti yang disampaikan oleh para pimpinan, baik Pak Murdiansyah maupun Pak Yusnadi, bahwa tupoksi BPKK diantaranya ikut dalam upaya menguatkan ketahanan keluarga,” kata Heni.
Heni juga menjelaskan bahwa persoalan reguler di keluarga atau rumah tangga adalah sampah. “Kami sedang mencari model terbaik dalam pengelolaan sampah. Satu sisi persoalan sampah rumah tangga teratasi, disaat yang sama, mampu mensupport ekonomi keluarga. Hingga akhirnya berdampak kepada penguatan ketahanan keluarga pada sisi ekonomi. Mungkin disisi ini, ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan bersama Walhi,” kata Heni lagi. (Hendro).
