MEDIAPUBLIKA.com – Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampung, Budiman AS menggelar kegiatan reses di 12 titik se-Bandar Lampung untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung sejak 23 Juli dan ditutup di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung Utara, Rabu (30/7), sejumlah persoalan klasik kembali mencuat seperti jalan rusak, drainase buruk, hingga keterbatasan layanan kesehatan dan bantuan sosial.
“Infrastruktur masih menjadi keluhan utama. Jalan-jalan banyak yang rusak, drainase tidak berfungsi maksimal,” kata Budiman AS, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung ini.
Tak hanya mendengar, Budiman juga menyampaikan sejumlah informasi penting dari Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satunya soal kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang telah menghapus biaya pendidikan seperti uang komite dan SPP di tingkat sekolah negeri khususnya SMA sederajat.
“Kita sampaikan bahwa sekarang tidak ada lagi pungutan uang komite maupun SPP. Ini disambut baik warga. Mereka sangat mengapresiasi langkah ini,” jelas Budiman.
Dalam bidang kesehatan, Budiman mengungkapkan perbaikan layanan BPJS juga menjadi fokus pembahasan. Kini, kata dia, pasien BPJS tidak lagi dibatasi waktu saat menjalani pengobatan di rumah sakit.
“Kalau dulu hanya bisa dirawat maksimal tiga hari, sekarang tidak lagi. Itu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil,” ujarnya.
Warga juga menyampaikan harapan agar bantuan sosial dari pemerintah diperluas dan tepat sasaran. Seluruh aspirasi ini, tegas Budiman, akan dikompilasikan dalam e-pokir (elektronik pokok-pokok pikiran) untuk diteruskan kepada Pemprov Lampung melalui dinas-dinas terkait.
“Kita akan kawal ini. Jangan sampai reses hanya dianggap sekadar ‘live service’. Aspirasi masyarakat harus dieksekusi, bukan cuma didengar,” jelas Budiman. (*)
