MEDIAPUBLIKA.com – Jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Kamis (09/03/23).
Gubernur Arinal Djunaidi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindakan antisipasi pada momen menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 yang berimplikasi kepada tidak stabilnya harga pangan.
Oleh karenanya, menurut Gubernur diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi antara TPID dan TP2DD menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional, dan dalam rangka digitalisasi untuk Lampung berjaya oleh TP2DD.
“Beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Salah satu issue penting yang biasanya terjadi adalah kenaikan harga bahan pangan pokok akibat peningkatan permintaan yang signifikan,” ucap Gubernur.
“Mengingat kondisi seperti itu merupakan hal yang selalu berulang, maka seharusnya kita bisa lebih siap menghadapinya dengan berbagai kebijakan, strategi dan program kegiatan agar tingkat inflasi di Provinsi Lampung tetap terkendali,” lanjut Gubernur.
Untuk itu, pada kegiatan tersebut, Gubernur meminta kepada TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/kota melakukan langkah langkah sebagai berikut :
- Memastikan ketersediaan pangan, berfokus pada komoditas penyumbang inflasi seperti: beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, telur ayam, dan daging ayam ras.
-
Jaga harga dan pasokan, sinergi dan Kerjasama antar daerah terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang.
-
Kontrol langsung dengan turun ke pasar.
-
Meningkatkan koordinasi dan optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing.
Selain komoditas pangan, menurut Gubernur, secara historis sektor transportasi juga mengalami peningkatan saat Ramadan dan hari Raya Idul Fitri.
“Oleh karenanya, kita perlu memastikan ketersediaan armada, frekuensi penerbangan dan penyeberangan yang cukup, penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan. Apalagi Provinsi Lampung sebagai daerah perlintasan,” tegas Gubernur.
Kemudian terkait, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi.
Gubernur menyatakan bahwa penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah di Provinsi Lampung mengalami peningkatan didorong penguatan kelembagaan melalui pembentukan TP2DD.
Provinsi Lampung berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan untuk perkembangan TP2DD, dimana telah terbentuk total 16 TP2DD pada Tahun 2021 dengan rincian 1 TP2DD Provinsi, 13 TP2DD Kabupaten dan 2 TP2DD Kota.
“Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah merupakan sebuah proses panjang dengan tahapan yang dinamis. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sinergikan langkah serta perkuat jalinan koordinasi dan kerja sama, untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di Tahun 2023 ini,” tutup Gubernur.
Pada kegiatan High Level Meeting tersebut, juga dilakukan pemaparan kondisi terkini dan diskusi, terkait apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi HBKN tahun 2023, Diskusi yang dimoderatori oleh Plt Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Rinva Yanti dengan menghadirkan narasumber, diantaranya yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti, Perwakilan dari Polda Lampung.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi pada kesempatan tersebut memaparkan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan pokok strategis Provinsi Lampung pada Bulan Maret hingga Mei 2023, bahan pangan tersebut diantaranya yakni Beras, Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Rawit, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam, Gula, Minyak Goreng dan Kedelai.
Dalam laporannya, Kusnardi juga menyatakan bahwa Pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis dapat terpenuhi selama HBKN dengan harga relatif stabil. Pemerintah juga akan terus berupaya dalam mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok strategis yang akan memacu inflasi daerah.
Sebelumnya, pagi ini sebelum dilaksanakan HLM, Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Chusnunia telah melakukan sidak dan operasi pasar dalam rangka pengawasan dan perlindungan konsumen menjelang HBKN di Pasar Kangkung, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
Kemudian perwakilan Polda Lampung juga memberikan laporan terkait kesiapsiagaan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam menghadapi HBKN.
Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh Kepala Perum Bulog Divre Lampung Etik Yulianti yang melaporkan bahwa stok Bulog Kanwil Lampung, baik Beras maupun Non-Beras seperti Gula dan Tepung terigu dalam kondisi aman dan siap menyambut Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444H.
Sementara itu Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, dalam paparannya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk terus melakukan monitoring harga dan pasokan serta terus melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinuitas hingga
harga kembali turun sampai dengan HET.
Kemudian memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung, utamanya komoditas-komoditas yang sering bergejolak, termasuk rencana KAD G2G dan B2B bawang merah antara Pemerintah Kota Metro dengan Pemerintah Kabupaten Brebes.
Selain itu juga, terus melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Pada kegiatan HLM tersebut, juga dilakukan pemaparan oleh Dara Ayu Prastiwi Analis Kebijakan Ahli Muda , Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian RI, yang memberikan pemaparan terkait urgensi peningkatan kinerja TP2DD di Provinsi Lampung.
Dara Ayu Prastiwi melaporkan bahwa saat ini, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi Lampung masuk Top 10 skor IETPD Wilayah Sumatera, bahkan menempati POSISI KEDUA setelah Provinsi Riau pada Semester II Tahun 2022, dengan angka yang sama, yakni 96.5%.
Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya, Peningkatan capaian ETPD bersumber dari peningkatan pajak, retribusi, dan belanja serta penggunaan system keuangan berbasis elektronik oleh pemda, hal tersebut juga tercermin dari peningkatan penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi. (*).
