MEDIAPUBLIKA.com – Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, M. Ikmal Idrus, Kepala Pemasyarakatan R. B. Danang Yudiawan, Kepala Divisi Keimigrasian, Tato Juliadin Hidayawan, Kepala Pelayanan Hukum dan HAM, Aqvirta Armilia Sativa membuka Pelaksanaan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) di Lingkungan Kantor Kemenkumham Lampung Tahun 2024, di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung, Rabu (17/1).
“Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung harus kita jadikan momentum guna menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja kami PASTI dan berAKHLAK (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif) dan (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif ) untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance dan Clean Governance,” jelas Sorta.
Pencanangan Zona Integritas juga, kata Sorta, merupakan salah satu upaya untuk menjaga seluruh Insan pengayoman di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengawal, menjaga, dan mendukung serta bertanggung jawab pada pembangunan Zona Integritas di wilayah kerjanya masing-masing. Sebagai bentuk aktualisasi diri yang sadar akan peran dan fungsi sebagai ASN selaku birokrasi yang menopang dan mendukung pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, yaitu Keadilan dan Kesejahteraan.
“Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kalapas Perempuan dan Kakanim Bandar Lampung yang telah menjadi pionir Lampung menjadi contoh, dan bukti bahwa Lampung komit untuk membangun ZI dan saya harap bantuannya untuk dapat menjadi coach bagi Ka. UPT lain yang belum berhasil dan akan maju tahun ini meraih WBK. Kalau LPP dan Kanim Bandar Lampung bisa maka yang lain pun pasti bisa,” ucapnya.
Ia melanjutkan, saya ingin mengingatkan Kembali kepada Saudara sekalian, tugas yang bapak/ibu emban dalam membangun suatu area atau zona yang berintegritas tidak dapat dilakukan oleh seorang superman atau superwoman melainkan oleh super team. Dan super team terbentuk dari personal-personal yang memiliki nilai, gerak dan langkah serta motivasi yang murni yaitu bekerja dengan berintegritas. ujur, berinisiatif tinggi dan orientasinya adalah melaksanakan tanggungjawab secara mandiri.
“Seorang yang berintegritas pasti memiliki keteguhan hati, iman yang kuat dan komitmen yang konsisten dalam mendorong kinerja, memikul beban tugas dengan rela, ikhlas, tekun, sungguh-sungguh dan senang hati bekerja dengan rasa syukur, antusias, gembira/sukacita dan semangat yang tinggi,” kata dia.
Pada kesempatan berbahagia ini juga, lanjutnya, saya ingin mengingatkan sekaligus mengajak kita semua, mari kita berkomitmen mulai dari pemimpin atau kepala satker untuk mendorong seluruh jajaran nya serta memberi contoh dan teladan untuk bekerja dengan berintegritas serta mempengaruhi dan mengajak seluruh anggota tim nya untuk berkomitmen memegang teguh nilai integritas dalam berpikir, bertindak, bekerja di semua lini dan tempat, di keramaian maupun sendirian, ada atau tanpa pengawasan.
“Integritas adalah value yang sangat penting untuk mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. Good Governance dan Clean Governance artinya sistem pemerintahan yang berlaku di satuan kerja atau lingkungan kerjanya dilaksanakan oleh SDM yang memiliki loyalitas dan totalitas, sadar bahwa bekerja saat ini adalah kesempatan mengukir sejarah hidup yang tidak akan diulang kembali, maka penting untuk meninggalkan jejak yang baik untuk akibat dan dampak yang akan kita tuai kemudian hari baik buat diri sendiri maupun penerus kita selanjutnya,” ungkapnya.
Sorta menjelaskan, kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk bekerja, jangan lagi ada niat datang ke kantor karena hanya ingin sekedar menggugurkan kewajiban absen supaya Gaji dan Remun diterima, mari kita punya semangat untuk tiap hari melakukan perubahan-perubahan mulai dari diri sendri mau lebih baik dari hari kemarin dan kemudian memikirkan perubahan sekitar kita agar lebih baik juga dari hari ke hari yang jauh lebih berarti bagi organisasi sehingga dampak yang ditimbulkan dalam kita bekerja akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Di tiap negara birokrasi pemerintahan merupakan engine pembangunan dan menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara karena pemerintah adalah pelaksana pembangunan negara itu sendiri dimana kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Demikian halnya negara kita seluruh aparatur pemerintah merupakan kunci untuk bergeraknya roda pemerintahan dan sangat menentukan lajunya pembangunan nasional,” jelasnya.
Semakin baik kinerja aparatur ASN, kata Sorta, kita maka akan semakin maju negara kita yakinlah bahwa perkembangan bangsa ini ada andil kita didalamnya, bagaimana bangsa kita ke depan bergantung dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Mari Bersama-sama kita mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran kita kepada organisasi rumah besar kita Kementerian Hukum dan HAM dan mulai hari ini dan mulai dari diri kita sendiri.
Kemudian, Presiden Joko Widodo menetapkan program transformasi digital dan sistem digitalisasi pemerintahan dalam rangka percepatan dan transparansi dalam peningkatan pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat selaku pengguna manfaat pembangunan.
“Pembangunan Zona Integritas melalui revolusi digital di seluruh lini, meningkatkan sinergitas diantara berbagai pihak stakeholder di lingkungan kerja kita masing-masing. Adalah langkah-langkah adaptif dan responsif menyikapi Perkembangan percepatan perubahan dimasyarakat terutama secara cepat menyampaikan informasi data kinerja secara cepat, tepat, akurat dan luas melalui media-media yang ada,” ungkapnya. (*).
