Mediapublika.com – Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian sekaligus tantangan sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XII dalam pertemuan di Radisson Lampung Kedaton pada Kamis, (5/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjadikan provinsi ini sebagai pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Bani Ispriyanto melaporkan bahwa rasio elektrifikasi di Lampung telah mencapai 99,85 persen.
Meski hampir seluruh wilayah telah teraliri listrik, masih terdapat tantangan untuk menjangkau daerah terpencil yang sebagian jalur distribusinya melintasi kawasan hutan dan konservasi.
“Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan listrik yang melintasi kawasan hutan seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah,” kata Bani.
Selain perluasan akses listrik rumah tangga, Pemprov Lampung juga mendorong program Listrik Masuk Sawah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Program ini dinilai dapat menjadi solusi bagi petani yang selama ini bergantung pada solar untuk pompa air sekaligus menekan biaya produksi.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung Febrizal Levi menyebut capaian energi bersih Lampung telah melampaui rata-rata nasional.
Menurut dia, penggunaan energi hijau di Lampung saat ini mencapai 36 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berkisar 14–18 persen.
“Target kami pada 2032 adalah bauran energi baru terbarukan mencapai 40 persen dengan kapasitas pembangkit meningkat hingga 1.600 megawatt,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan energi bersih akan difokuskan pada potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau, dan Sekincau, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bendungan Margatiga.
Namun demikian, Febrizal menilai percepatan investasi EBT sangat bergantung pada kepastian harga jual listrik dari Perusahaan Listrik Negara sebagai pembeli utama listrik dari pengembang.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti ketergantungan pasokan listrik Lampung yang masih menerima suplai sekitar 400 megawatt dari Sumatera Selatan.
Dengan kebutuhan listrik mencapai sekitar 1,3 gigawatt, kemampuan produksi listrik di Lampung saat ini baru sekitar 900 megawatt.
“Listrik bukan lagi barang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Negara wajib menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” ujar Sugeng.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi panas bumi di Lampung yang diperkirakan mencapai sekitar 800 megawatt.
Selain itu, Komisi XII DPR RI mengapresiasi langkah inovatif PLTU Tarahan yang telah menerapkan teknologi co-firing biomassa sebesar 12,5 persen sebagai bagian dari upaya menekan emisi karbon dan mendukung komitmen Indonesia dalam Paris Agreement menuju target Net Zero Emission.
DPR RI juga mendorong percepatan elektrifikasi rumah tangga melalui pemanfaatan kompor induksi dan kendaraan listrik guna menekan impor bahan bakar minyak serta meningkatkan efisiensi energi nasional.
