Mediapublika.com – Pemprov Lampung Perkuat Akuntabilitas melalui Tindak Lanjut LHP BPK Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan di daerah Selasa, (10/2/2026).
Menurut Mirzani, tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pemerintah.
Ia mengatakan setiap organisasi perangkat daerah harus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan secara serius dan tepat waktu.
Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“LHP BPK harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif,” kata Mirzani.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan.
Melalui tindak lanjut yang konsisten, pemerintah daerah berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
Pemerintah Provinsi Lampung menilai penguatan akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian penting dari upaya reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
