MEDIAPUBLIKA.com – Puluhan petugas kebersihan Kota Bandar Lampung melakukan aksi tuntutan pembayaran gaji dan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak jelas, di DPRD Kota Bandar Lampung.
Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Kota Bandar Lampung Andri Arifin menyampaikan, Proyek – proyek besar di Bandar Lampung berjalan semua, dan kenapa kawan – kawan kita tidak dibayar. Untuk itu Pemkot Bandar Lampung harus bertanggung jawab.
“Kami meminta perlindungan dari kawan – kawan DPRD Bandar Lampung, karena kami ada intimidasi akan ada pemecatan ketika akan melakukan aksi,” kata Andri Arifin saat mediasi bersama Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (27/5/22).
Andri menjelaskan, kami juga meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sarana dan prasarana petugas kebersihan terpenuhi, seperti kendaraan mobil sampah dan sapu lidi.
“Jadi selama beberapa bulan ini ketika ada mobil sampah rusak itu harus mengeluarkan uang pribadi, dan saya juga meminta kepada DPRD Bandar Lampung untuk segera evaluasi anggaran itu sendiri,” kata dia.
Kemudian menurut Arifin, untuk BPJS Ketenagakerjaan dilaporkan Rp2.400 ribu tapi kenyataannya cuma menerima Rp2 juta saja, dan Rp2 juta itu pun dipotong 50 ribu untuk koperasi.
“Dan ternyata tidak ada tunjangan – tunjangan lainnya dari koperasi. Ini perlu dipertanyakan kepada pihak koperasi untuk apa pemotongan 50 ribu tersebut,” jelas Andri.
Sementara, lanjut Andri, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menjanjikan akan melunasi gaji yang tertunggak tahun 2021 kemarin itu dua bulan, tetapi kenyataannya hanya dibayarkan satu bulan saja. Kata Walikota kalau ada rejeki akan dibayarkan bulan depan.
“Kami selama ini tidak pernah membawa Aki mobil, ketika mobil sampah itu rusak kami baguskan sendiri pakai uang pribadi, dan saat ini saya juga mempunya utang untuk membenahi mobil sampah itu,” kata Sarwani sebagai ketua sopir sampah Kota Bandar Lampung
Lalu menurut salah satu petugas sapu jalan Samsudin menjelaskan, iuran asuransi BPJS Ketenagakerjaan alm ibu saya tidak dibayar. “Saya juga mempertanyakan apakah dana asuransi itu ada apa tidak,” ucapnya.
Sedangkan menurut, Hermawan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung mengatakan, Terimakasih atas kehadirannya, tadi sudah kita sama- sama mendengar keluhan dari gaji dan tidak terdaftarnya asuransi para pekerja. “Setiap tahun memang kita selalu kita bahas terkait masalah anggaran,” paparnya.
“Dan akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, dan kami akan usulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan kami akan perjuangkan hak – hak kawan – kawan semua,” kata Hermawan di depan para petugas kebersihan.
“Tanpa ada teman – teman ini Kota Bandar Lampung tidak akan bersih. Kita akan perjuangkan dan tuntutan kawan – kawan,” ungkapnya. (Mp).
