MEDIAPUBLIKA.com – Pjs Bupati Pesisir Barat, Achmad Chrisna Putra, membuka acara Sosialisasi Sinergisitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung Program Smart Village Provinsi Lampung, di Aula Sunset Beach Pekon Walur, Kamis (19/11/20).
Acara sosialisasi tersebut dihadiri juga oleh Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung,
serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, Pratin se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam sambutan Pjs Bupati menyampaikan, sejalan dengan agenda Nawacita Presiden Republik Indonesia, bahwa membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
“Dalam rangka pencapaian Visi Gubernur Lampung, Lampung Berjaya Tahun 2024, perlu dikembangkan kebijakan program pembangunan yang komprehensif, bukan hanya peran aktif masyarakat dan pemerintahan desa saja, tetapi juga melibatkan peran aktif semua pihak baik melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta stakeholder terkait, diantaranya Perbankan, OJK, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD dan Bumdes serta pihak swasta lainnya,” jelas Chrisna
Kemudian, Untuk mendukung pencapaian Visi Gubernur Lampung, maka segala upaya pembangunan dan pemberdayaan desa harus dilakukan, yaitu dengan menjadikan desa-desa di Provinsi Lampung sebagai desa-desa yang maju-mandiri-sejahtera (Desa Berjaya), dengan kondisi tata pemerintahan, kelembagaan sosial budaya, serta perekonomian yang baik dan saling terhubung kuat satu sama lain, dengan dukungan teknologi yang memadai (Smart Village).
“Program Desa Berjaya adalah suatu program yang mengintegrasikan program-program pembangunan dan pemberdayaan desa yang ada di Provinsi Lampung dengan menitikberatkan pada Smart Village melalui sinergisitas pelaksanaan program-program, optimalisasi penggunaan berbagai sumberdaya dan peningkatan kapasitas desa, dengan dukungan teknologi informasi yang memadai,” ucapnya
Sampai saat ini pemanfaatan APBDes, dan peran serta sinkronisasi program-program kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan Provinsi, serta pihak swasta belum optimal dalam menjadikan desa-desa di Provinsi Lampung sebagai Smart Village.
“Kondisi kawasan perdesaan di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung juga belum tergarap secara optimal, misalnya sektor pertanian di kawasan transmigrasi, sektor pariwisata di kawasan pesisir, sektor jasa dan perdagangan di kawasan industri, sektor perkebunan di kawasan perkebunan, sektor perikanan di kawasan perairan, dan sebagainya,” tutupnya. (Red)
