MEDIAPUBLIKA.com – Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto rapat koordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian soal penyerapan APBD 2021 dan strategi pertumbuhan ekonomi 2022-2025.
Sekdaprov Fahrizal Darminto bersama Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD rapat koordinasi secara virtual dari Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/11/2021).
Dalam virtual meeting tersebut, Kemendagri Tito Karnavian memaparkan lima strategi APBD untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada periode 2022-2025:
- Penerapan pola hidup baru “living with endemic”
-
Reformasi Program Perlinsos, termasuk perbaikan basis data dan akurat.
-
Pembangunan Infrastruktur digital dan konektivitas.
-
Pemanfaatan dinamika geopolitik dan perubahan peta dagang dunia.
-
Penguatan reformasi struktural mendorong produktivitas & daya saing investasi.
Untuk Tahun Anggaran APBD 2021, Menteri Keuangan memaparkan arahan Presiden Jokowi :
- Percepatan realisasi APBN dan APBD melalui percepatan realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
-
Mewaspadai resiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian indonesia.
-
Mewaspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga terdampak pada perlambatan ekonomi dunia.APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing,utamanya daya saing ekspor dan investasi.
-
Mendorong realisasi investasi mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi agar segera dapat direalisasikan.
-
Komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy).
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk fokus menyelesaikan belanja-belanja sesuai program di APBN 2021, terutama yang memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi mengenai APBN 2022, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11/21).
“Presiden meminta seluruh K/L untuk fokus penyelesaian APBN terutama belanja yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi terutama belanja di bidang bantuan sosial yang masih akan ada penyelesaian sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani.
Dikatakannya juga, bantuan kepada dunia usaha termasuk belanja di dalam rangka membayar klaim dari pasien yang meningkat cukup tinggi untuk Covid-19 ini dan insentif untuk tenaga kesehatan.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan menyelesaikan program belanja untuk perlindungan sosial, baik melalui Program Keluarga Harapan, Bantuan Tunai, Bantuan Langsung Tunai-Desa, dan lainnya untuk membentengi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. (Kmf).
