Mikdar Ilyas Dorong Hilirisasi Ayam Potong, Potensi Ekonomi Lampung Capai Puluhan Miliar DPRD Lampung|9 Februari 202616 Februari 2026oleh Redaksi Mediapublika.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung ,Mikdar Ilyas, mengapresiasi langkah
Mikdar Sambut Rencana Pagar Permanen Way Kambas DPRD Lampung|21 Januari 202621 Februari 2026oleh Redaksi Mediapublika.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyambut baik
DPRD Lampung Dukung Larangan Jual Ayam Hidup ke Luar Daerah DPRD Lampung|18 Januari 202621 Februari 2026oleh Redaksi Mediapublika.com – Rencana Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang
Video Menu Diduga Busuk di SPPG Lampura, DPRD Minta BGN Evaluasi Total DPRD Lampung|14 Januari 202621 Februari 2026oleh Redaksi Mediapublika.com – Anggota DPRD Provinsi Lampung menyesalkan temuan menu makanan yang dinilai
Anjloknya Harga Singkong, Mikdar Ilyas Serap Aspirasi Warga Sungkai Lampura POLITIK|30 Juli 20255 September 2025oleh Redaksi MEDIAPUBLIKA.com – Warga Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan anjloknya harga singkong yang
Kepala SMP Diduga Tampar Anak Muridnya, Ini Kata Komisi V DPRD Lampung POLITIK|15 Juni 202430 Juli 2024oleh Redaksi MEDIAPUBLIKA.com – Seorang Kepala SMP Negeri di Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur
Mikdar: Pemerintah Harus Cermat dan Tepat Memberikan Formula Tentang CPNS POLITIK|2 Mei 20248 Agustus 2024oleh Redaksi MEDIAPUBLIKA.com – Pembukaan CPNS oleh Kementerian sangat bagus. Karena, hal itu membuka
Terkait PPDB, Mikdar Ilyas: Kami Mau Ini Dievaluasi Jika PPDB Masih Menggunakan Sistem Zonasi POLITIK|24 Juli 202320 September 2023oleh Redaksi MEDIAPUBLIKA.com – Komisi V DPRD Provinsi Lampung akan verifikasi faktual sistem Penerimaan
Komisi V DPRD Provinsi Lampung Menyayangkan Adanya Dugaan Suap Suara Pilrek Unila BERITA|29 November 202229 November 2022oleh Redaksi MEDIAPUBLIKA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta Aparat Penegak
Mikdar Ilyas: Saya Tidak Setuju Dengan Adanya Sanksi Yang Menolak di Vaksinasi POLITIK|23 Februari 2021oleh Redaksi MEDIAPUBLIKA.com – Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021, warga yang menolak
