MEDIAPUBLIKA.com – Anggota DPD RI dapil Lampung KH. Ir. Abdul Hakim, MM dialog dan penyerapan Aspirasi Masyarakat dan daerah dalam Reses di Provinsi Lampung, di Warkop Waw Palapa, Bandar Lampung, Minggu malam (20/12/20).
KH. Ir. Abdul Hakim, M.M terpilih menjadi anggota DPD/MPR RI pada pemilu tahun 2019 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019. di DPD RI, dia menempati posisi sebagai anggota komite IV yang membidangi APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, BPK, lembaga keuangan, pajak, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selain itu, dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) dan Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI.
Sudah 1 tahun lebih sejak dilantik sebagai Senator Lampung, Saya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat dan daerah Lampung di pusat.
Dalam sambutannya Abdul Hakim menyampaikan, Selama menjalankan Reses di Provinsi Lampung saya akan melaporkan kepada rakyat beberapa hasil kerja yang telah dijalankan
“Salah satunya ialah membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Untuk mendukung kemajuan pembangunan provinsi Lampung sebagai lembaga negara yang menjadi representasi daerah maka DPD RI harus menjadi jembatan bagi pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurut Abdul Hakim, dalam 1 tahun menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI, saya terus membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi Lampung, jajaran OPD, dan mitra komite di provinsi Lampung untuk memperjuangkan kepentingan dan program pembangunan di provinsi Lampung.
“Berbagai kegiatan daerah saya hadiri guna mendapatkan masukandan aspirasi untuk diperjuangkan di pusat antara lain melalui musrenbang provinsi dan kabupaten/kota, kunjungan kerja, rapat kerja dan lainnya,” tambahnya.
Selain itu, ada beberapa program daerah yang menjadi konsentrasi dan dukungan Saya diantaranya Kartu Petani Berjaya, Pemberdayaan UMKM, Peningkatan dan pengembangan Desa.
Saya siap bekerja dan berkomitmen untuk menjadi jembatan serta memperjuangkan berbagai kepentingan provinsi Lampung di pusat demi kemajuan dan percepatan pembangunan di provinsi Lampung.
“Menyerap aspirasi masyarakat dan daerah Lampung Sebagai wakil rakyat dan daerah yang menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan daerah kepada seluruh stakeholder baik pemerintah pusat dan daerah, Saya mendapatkan banyak saran, masukan dan keluhan warga yang kami peroleh dari berbagai kegiatan kunjungan dan penyerapan aspirasi (reses) bersama organisasi, komunitas dan masyarakat,” lanjutnya.
Ia menambahkan, Permasalahan infrastruktur jalan yang rusak dan belum di aspal, peningkatan kesejahteraan ekonomi warga, penanganan dampak covid-19, kondisi sosial politik yang penuh ketidakjelasan, pendidikan yang terbengkalai di masa pandemi, praktik korupsi pejabat, kesenjangan ekonomi, penegakan hukum, perlindungan keluarga, kesehatan ibu dan anak, perlindungan ulama, dan lingkungan.
“Sesuai tugas dan peran yang diberikan, Saya sampaikan aspirasi ini dalam rapat di DPD RI baik rapat paripurna, rapat dengan kementerian/badan/mitra terkait dan kunjungan kerja ke instansi lainnya,” ucapnya. (MP).
