MEDIAPUBLIKA.com – Dalam rangka Peninjauan Lapangan Usulan Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira karya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima kunjungan Tim Verifikasi dari Sekretaris Militer Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian, di Mahan Agung, Rabu (15/3/23).
Rombongan tim verifikasi terdiri dari, Tim Biro Gelar Tanda Kehormatan Sekretaris Militer Presiden Republik Indonesia (Brigjen TNI Heri Wiranto SE., Kolonel Caj Sandy M.Si (Han) dan Yenny Serefina S.Kom.) dan Tim Kementerian Pertanian (Apt. Dameria Melany E Pangaribuan, SSi. MSi., Rista Ismiyati, Slamet Rijadi, Iman Trisman, S.Pt,
Nur Yunitasari, A.Md.).
Tujuan dari kehadiran tim verifikasi di Provinsi Lampung adalah untuk mengecek secara fakta dan data di lapangan terkait dengan validitas penerima penghargaan Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wirakarya.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diusulkan untuk memperoleh penghargaan tanda jasa kehormatan Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya terkait dengan keberhasilannya dalam program Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB).
Dalam paparannya Kepala Bagian Penganugerahan Kolonel Caj Sandy M.Si (Han), menyampaikan prosedur teknis visualisasi usulan pemberian penghargaan.
Syarat khusus Satyalencana Pembangunan adalah inovasi dalam proses, cara, metode dan perbuatan membangun dalam suatu bidang tertentu berupa fisik yang tampak oleh mata ( Bangunan/infrastruktur/rancang bangun/desain/prasarana/alat/alat bantu/alat peraga/fasilitas umum/produk/barang/logistik/obat/vaksin) yang masih orisinal serta pemanfaatannya sudah dirasakan oleh instansi, masyarakat, komunitas, kelompok dan entitas tertentu.
Sementara syarat khusus Satyalancana Wira Karya adalah inovasi berupa strategi, regulasi, kebijakan, prosedur, sistem, gagasan, ide, metode, tata cara, piranti lunak, hal-hal praktis yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru dan orisinal, serta pemanfaatannya sudah dirasakan oleh instansi, masyarakat, komunitas, kelompok dan entitas tertentu.
Selanjutnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan tentang capaian Indikator Kinerja Makro Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 dengan capaian target 9 indikator dari 11 indikator makro, antara lain : Pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, Tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Nilai Tukar Petani, Pertumbuhan PAD, kemantapan jalan Provinsi dan Emisi Gas Rumah Kaca.
Pertumbuhan ekonomi Lampung meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 4,28% dengan komponen lapangan usaha masih didominasi oleh Pertanian dengan share sebesar 27,90%.
Gubernur Lampung menjelaskan tentang Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 yaitu mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya dengan mewujudkan program unggulan Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB), hal ini sesuai dengan misi kedua yaitu mewujudkan “good governance” dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik serta misi kelima yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan perkotaan.
Dalam dialog bersama Tim Verifikasi Sekretaris Militer Presiden RI dan Kementerian Pertanian RI, Gubernur Lampung menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan e-KPB mulai dari regulasi, sumber pendanaan dan manfaat e-KPB bagi petani, masyarakat, pemerintah, perbankan, perguruan tinggi dan stakeholder.
Kunjungan dan Diskusi Tim verifikasi diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Usulan penerimaan penghargaan oleh Brigjen TNI Heri Wiranto SE. perwakilan dari Sekretaris Militer Presiden RI, Apt.Dameria Melany E Pangaribuan, SSi. MSi. perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti disaksikan oleh Gubernur Arinal Djunaidi.
Berita acara yang diusulkan bahwa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Berhasil meningkatkan kinerja sektor pertanian melalui program kartu petani berjaya berbasis Elektronik (e-KPB) sesuai Pergub No. 9/2020 dengan alokasi dari APBD dan KUR Perbankan serta penguatan kelembagaan dan kinerja OKP-D, sehingga mendorong produksi pertanian dengan meningkatkan nilai tambah menuju kesejahteraan petani serta menginspirasi generasi milenial untuk membangun sektor pertanian. (*).
