MEDIAPUBLIKA.com – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota (pemkot) siapkan 1.000 kuota dalam program sekolah rakyat yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial.
“Pemkot telah menyiapkan, 1.000 kuota untuk siswa didik di sekolah rakyat,” ucapnya dalam rilis yang terima di Bandar Lampung, Senin (19/5).
Ia menegaskan, telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan program tersebut.
Dia melanjutkan, secara inten pemkot telah berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi demi memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bandar Lampung bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui program tersebut.
“Untuk anak-anak tidak mampu di Bandar Lampung, tentu kita usulkan semua ke Kementerian Sosial. Namun, keputusan tetap dari pusat, kami hanya mendukung penuh dan siap berkolaborasi,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan pada Juli 2025 yang mencakup siswa itu mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
Seluruh siswa akan menjalani masa matrikulasi dan orientasi sebelum memasuki pembelajaran formal, yang mengadopsi kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Program ini juga menekankan pada penguasaan bahasa Inggris, Arab, serta pendidikan karakter,” ungkapnya.
Menurut Eva, pihaknya telah melaksanakan seluruh arahan dari Kementerian Sosial terkait pendataan dan pengusulan calon siswa yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.
Ia pun berharap sinergi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat dapat memperluas jangkauan program ini. (*)
